Bersama ibu Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan.
"Saya sudah sampaikan tentang desa yang masuk kawasan dan Lejja yang masuk wilayah hutan lindung. Semoga bisa di alihkan ke pemkab Soppeng supaya Lejja bukan dualisme sistem," Kata Supriansa
SOPPENG, Bugiswarta.com -- Wakil Bupati Soppeng Supriansa meminta kepada menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup terkait adanya beberapa desa di Soppeng masuk kawasan hutan lindung sehingga perlu menanganan khusus pemerintah pusat agar tidak saling tumpang tindih dengan pembangunan di daerah saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Raparnas) Rebranding Program Adipura menuju kota berkelanjutan yang digelar di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Senin 17 Oktober 2016 di Jakarta.
Acara yang dibuka langsung Menteri Lingkungan dan Kehutanan Sitti Nurbaya dan dihadiri seluruh bupati/Walikota se Indonesia.Usai dibuka secara resmi oleh mentri Lingkungan hidup dan Kehutanan Sitti Nurbaya, Wakil Bupati Soppeng Supriansa dengan gaya aktivis, keluar dari ruangan mengikuti Mentri ke ruang press room.
” Usai mentri membuka acara, Ibu mentri lalu keluar, saat itu saya langsung keluar dan mengikuti ke press room.” Ujarnya
Supriansa saat menemui Sitti Nurbaya menyampaikan, adanya beberapa desa di Soppeng masuk kawasan hutan lindung sehingga perlu menanganan khusus pemerintah pusat agar tidak saling tumpang tindih dengan pembangunan di daerah.
“Saya sampaikan bahwa permandian air panas Lejja Soppeng itu dualisme pengelolaan, satu bersumber dari Pemda Soppeng dan satunya lagi milik kehutanan. Ini yang sempat saya sampaikan dan minta ada solusi dari Kementerian,” ujar Supriansa, Senin (17/10).
Supriansa yang mewakili Bupati Soppeng Andi Kaswadi meminta kiranya permandian air panas Lejja itu diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Soppeng karena memang selama ini pemeliharaan banyak ditanggung pemda.
” Saya minta agar pengelolaan Lejja diserahkan sepenuhnya ke Pemda, karna Soppeng juga ingin mengembangkan kawasan wisata ini ke depan, sehingga perlu status yang jelas.”kata Supri di depan Mentri Lingkungan hidup dan Kehutanan Sitti Nurbaya,
Sementara itu, Mentri Lingkungan hidup dan Kehutanan Sitti Nurbaya, berjanji segera membahasnya di tingkat kementerian setelah ada surat resmi dari Pemda Soppeng untuk pengusulan tersebut.
Laporan Usman Al-Khair