- Nilai Pejabatnya dengan Kontrak Kinerja Khusus (KKK)
SOPPENG, Bugiswarta.com-- Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak mengembangkan pola baru dalam menggenjot kinerja aparatnya terutama yang berada di level eselon II dan III. Pasca pelantikan pejabat baru di Umpungeng, pekan lalu, Bupati yang akrab disapa Pung Dulli ini mengembangkan sistem evaluasi kinerja bernama Evaluasi Mandiri, Kontrak Kinerja Khusus (KKK).
KKK ini memadukan antara tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dan juga tugas tambahan yang diberikan kepada mereka.
Sistem evaluasi ini oleh Kaswadi dikembangkan dengan bantuan tin tenaga ahlinya yang dikoordinir oleh Nurmal Idrus, tim ahli yang juga tercatat sebagai anggota tenaga ahli Walikota Makassar.
Nurmal Idrus yang dikonfirmasi tak menampik adanya tugas penyusunan evaluasi kinerja yang diberikan Kaswadi.
Posisi kinerja akan ditentukan oleh seberapa poin yang bisa sebuah unit kerja raih. Poin ditentukan oleh akumulasi dari 13 sampai 15 indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
Hal paling menarik dari sistem ini karena KKK mewajibkan semua unit kerja memiliki satu inovasi atau program terobosan.
SOPPENG, Bugiswarta.com-- Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak mengembangkan pola baru dalam menggenjot kinerja aparatnya terutama yang berada di level eselon II dan III. Pasca pelantikan pejabat baru di Umpungeng, pekan lalu, Bupati yang akrab disapa Pung Dulli ini mengembangkan sistem evaluasi kinerja bernama Evaluasi Mandiri, Kontrak Kinerja Khusus (KKK).
"Ini tindaklanjut dari naskah kontrak kinerja yang ditandatangani para pejabat di Umpungeng saat pelantikan kemarin. Saya ingin melakukan evaluasi secara terbuka dimana yang berkinerja buruk dan bagus akan dengan mudah terlihat dengan sistem ini," kata Kaswadi.
KKK ini memadukan antara tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dan juga tugas tambahan yang diberikan kepada mereka.
"Jadi, mereka tak hanya dinilai dalam pelaksanaan tupoksi tetapi juga beberapa tugas lain yang berfokus pada kemampuan mereka menyelesaikan pekerjaan mereka," tambahnya.
Sistem evaluasi ini oleh Kaswadi dikembangkan dengan bantuan tin tenaga ahlinya yang dikoordinir oleh Nurmal Idrus, tim ahli yang juga tercatat sebagai anggota tenaga ahli Walikota Makassar.
"Nurmal orang Soppeng yang banyak digunakan di Makassar. Saya menariknya untuk membantu saya. Apalagi dia yang paling memahami visi misi AKAR SUPER karena dia yang menyusunnya," tambah Kaswadi.
Nurmal Idrus yang dikonfirmasi tak menampik adanya tugas penyusunan evaluasi kinerja yang diberikan Kaswadi.
"Ide pak Bupati sangat brillian. Ini mungkin yang pertama di pemerintahan daerah di Indonesia. Yang ada selama ini adalah perjanjian kinerja yang dibuat Bappeda tapi itu terbatas di tupoksi unit kerja saja dan tak mencakup tugas lainnya," ujarnya.
Kandidat doktor manajemen ini menyatakan Bupati Soppeng bakal akan dengan mudah melakukan evaluasi terhadap pejabatnya dengan sistem ini.
Kandidat doktor manajemen ini menyatakan Bupati Soppeng bakal akan dengan mudah melakukan evaluasi terhadap pejabatnya dengan sistem ini.
"Sebab Bupati dan wakil bupati nanti hanya tinggal meminta laporan kinerja per bulan dan melakukan evaluasi berdasar standar yang sudah disusun. Akan dengan mudah terlihat siapa yang tak mencapai target dan siapa yang sukses," katanya.
Posisi kinerja akan ditentukan oleh seberapa poin yang bisa sebuah unit kerja raih. Poin ditentukan oleh akumulasi dari 13 sampai 15 indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
"Ini membuat tak akan ada lagi pejabat yang dipilih dan diberhentikan karena suka atau tidak suka. Semua akan kelihatan secara transparan," imbuhnya.
Hal paling menarik dari sistem ini karena KKK mewajibkan semua unit kerja memiliki satu inovasi atau program terobosan.
Selain itu, unit kerja juga ditekan agar tak ada temuan penyimpangan administrasi dan keuangan. Setiap temuan BPK atau inspektorat akan berpengaruh pada pengurangan poin mereka.
Laporan: Usman