SINJAI, Bugiswarta.com -- Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sinjai Ahmad Marsuki.SH.MH menilai Surat keputusan (SK) penetapan warga miskin di Kabupaten Sinjai yang di buat pemerintah Sinjai dalam hal ini bupati dinilai abal-abal atau palsu, Senin (27/6/2016)
Pernyataan ini disampaikan ketika Rapat dengar pendapat dengan DPRD Sinjai bersama Pemkab di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai siang tadi.
"SK penetapan warga miskin yang dibuat Bupati itu adalah SK abal abal atau palsu karena tidak sesuai dengan falidasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri,karna seolah-olah ada tim padahal tidak ada dan hal ini tidak berdasar hukum"Kata Ahmad.
Dia juga menyindir DPRD Sinjai seakan-akan persoalan penanganan desakan masyarakat terhadap pemberlakuan BPJS di Siinjai terkesan di buyarkan.
"Saya heran dengan DPRD yang terlalu dini seakan ingin menyimpulkan bahwasanya tidak ada jalan selain berlakunya BPJS ini,patut di duga ini DPRD Sinjai sudah masuk angin"tambahnya.
Dalam rapat dengar pendapat terkait BPJS kesehatan yang di berlakukan di sinjai ini berlangsung dengan alot bahkan sekda sinjai taiyeb mappasere sempat bersitegang dengan salah seorang anggota DPRD sinjai Abdul salam Dg Bali.
Izhar/Usman