SOPPENG, Bugiswarta.com -- Pendamping desa yang diharapkan menjadi penopang terwujudnya visi pemerintah yang menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan menuai polemik di Kabupaten Soppeng, dalam hal perekrutan pendamping Desa.
Pemuda Pancasila di Kabupaten Soppeng yang menyoal perekrutan Desa dan bahkan mendatangi kantor Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Kabupaten Soppeng meminta klarifikasi Kepala BPMD Kabupaten Soppeng terkait surat rekomendasi 16 Nama Eks PNPM tanggal 4/4/2016 yang dinilai terkesan diutamakan.
Zaenul kepala BPMD Kabupaten Soppeng di ruang kerjanya Jumat 8/4/2016 Siang menjelaskan bahwa terkait permintaan beberapa lembaga mengenai rekomendasi yang telah dia tandatangani, ia telah menerbitkan surat pencabutan pertanggal 7/4/2016.
Anggota Pemuda Pancasila Lutfi menaggapi berbeda surat pencabutan tersebut, dikarenakan masih banyak kejanggalan yang ditemukan, diantaranya prihal surat tidak sesuai dengan isi surat.
"Prihal surat Rekruitmen tenaga pendamping desa TA 2016, sementara dalam isi surat pencabutan surat rekomendasi". Kata Lutfi.
Dia menjelaskan desakannya agar mencabut surat rekomendasi Eks. PNPM untuk menghindari opini keberpihakan pemerintah tanpa memberikan ruang kepada siapa saja yang layak berkonpetisi ikut menjadi pendamping Desa.
"Pada poin pertama menjelaskan bahwa surat rekomendasi tersebut dicabut untuk menghidari adanya multitafsir, padahal menurut kami tidak ada multitafsir lagi terkait masalah rekomendasi tersebut. Kata multitafsir digunakan hanya terkesan ingin melakukan pembelaan, harusnya Kepala BPMD beserta staf yang terlibat secara gentel mengakui kesalahannya dan memohon maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Soppeng". Ujar Lutfi menambahkan.
Yunas ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kab. Soppeng mempertanyakan pula adanya tembusan yang tertulis (Laporan) ke Bupati Soppeng. "kami telah menelusuri surat ini ke bagian umum Pemda dan kami tidak menemukan adanya tembusan surat tersebut". Ujar Yunas.
Pemuda Pancasila berjanji akan melakukan pengawalan demi terwujidnya keadilan dan transparansi perekrutan pendamping Desa di Bumi Latemmamala Soppeng.
"Intinya kami akan terus mengawal persoalan ini dan kami ingin masalah ini tidak berakhir sampai di sini tapi harus ada efek jera kepada mereka yang terlibat," Yunas mempertegas.
Usman