188 Honorer K2 Soppeng Resmi Jadi PNS -->
Cari Berita

188 Honorer K2 Soppeng Resmi Jadi PNS

SOPPENG, Bugiswarta.com -- Sebanyak 188 CPNS lingkup Kab. Soppeng yang berasal dari tenaga honorer kategori II resmi menjadi PNS setelah menerima SK dan diambil sumpahnya oleh Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Senin (18/04/2016). 

188 orang yang diangkat menjadi PNS tersebut diantaranya tenaga guru sebanyak 117 orang, dan tenaga teknis dan administrasi 71 orang. Sedangkan jika berdasarkan golongan, yakni, Golongan III 47 orang, Golongan II 132 orang, dan Golongan I sebanyak 9 orang.

Hal itu dijelaskan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Andi Tenri Sessu dihadapan ratusan CPNS yang akan menerima SK PNS dan para undangan yang hadir diantaranya, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, para pimpinan Forkpimda Soppeng, Sekda Sugirman Djaropi, para pimpinan SKPD dan camat lingkup Kab. Soppeng.

"CPNS yang diangkat menjadi PNS telah memenuhi persyaratan yaitu lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, dan juga melalui pengujian kesehatan dan bebas narkoba" ucap Andi Tenri Sessu.

Sedangkan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak mengharapkan kepada yang telah menjadi PNS agar tidak menyalahgunakan kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan.

"hendaknya janganlah menyalahgunakan kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab, karena dalam perwujudan nilai kode etik dan perilaku menyatakan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan larangan akan dijatuhi hukuman disiplin" tuturnya.

Selain itu, Bupati Soppeng juga mengintruksikan kepada para pimpinan SKPD untuk memantau PNS yang ada di lingkup unit kerjanya.

"kepada para Kepala SKPD, saya mengintruksikan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja CPNS dan PNS yang ada di unit kerjanya serta memberikan sanksi yang terbukti indsipliner sesuai peraturan perundang-undangan" ujarnya.

Bahkan mantan Ketua DPRD Soppeng tersebut juga mengharapkan Kepala‎ Kepala SKPD mampu berpikir selangkah kedepan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program yang sudah berjalan, serta mampu berpikir secara holistik dan lintas sektor.

(******)