Foto SDN 64 Medde (kelas Jauh) Sudah lebih dua bulan tidak masuk kelas lantaran guru pengajar tidak hadir
SOPPENG, Bugiswarta.com -- LSM Yayasan Kita (YAKI) menyoroti proses seleksi Calon Kepala Sekolah (Cakep). Yaki menilai seleksi Cakep yang dilakukan oleh Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng terindikasi KKN.
Yaki berharap kepada Bupati atau Wakil Bupati dan khususnya Dinas Dikmudora Soppeng agar membatalkan hasil seleksi Cakep dan melakukan seleksi ulang ungkapnya kepdabugiswarta.comMinggu 20/3/2016
"Kami beralasan dengan hal tersebut karena menemukan data di lapangan bahwa ada guru yang berulang kali ingin mengikuti seleksi tapi tidak terakomodir meskipun dia telah bersyarat secara administrasi," Kata Mursalim kepadabugiswarta.commelalui relesenya, Minggu 20/3/2016
Salah satu contoh kasus yang kami temui, tahun ini ada guru yang tidak diikut sertakan dalam seleksi tanpa alasan yang jelas dari Dikmudora, padahal jelas-jelas dia bersyarat secara administrasi maupun kepangkatan.
Bahkan ada juga yang telah mengikuti seleksi tahun lalu, dalam artian dia bersyarat, namun tahun ini dia tidak diikutkan dalam proses seleksi tanpa alasan yang jelas dari panitia seleksi.
"Olehnya itu kami juga mempertanyakan atas dasar apa pihak Dikmudora memilih siapa saja yang berhak mengikuti seleksi. Karena mengingat banyaknya peminat bersyarat secara administrasi dan kepangkatan untuk mengikuti seleksi tersebut." Tegasnya
Pihaknya juga berharap keterlibatan penegak hukum melakukan penelusuran tidak transparannya panitia dalam melakukan seleksi
"Kami juga berharap kepada pihak penegak hukum yakni Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk turut serta memperhatikan hal ini, dikarenakan Dinas Dikmudora Soppeng tidak transparant dalam proses seleksi, apalagi anggaran yang digunakan bersumber dari APBD," paparnya
Sementara Kepala dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Soppang saat mencoba dihubungi dirinya lagi berada di mekkah melaksanakan ibadah Umroh.
Berita sebelumnya Kabupaten Soppeng kini menghadapi masalah serius di dunia pendidikan khususnya mengatasi masalah kurangnya stok calon kepala sekolah di semua tingkatan.
Hingga kini, jumlah calon kepsek yang telah lolos uji kompetensi calon kepsek hanya tersedia 15 orang untuk semua tingkatan mulai dari SD, SMP, hingga SMU/SMK. Padahal, lebih dari 70 persen kepsek dari total lebih 300 sekolah kini tak bersyarat lagi sebagai kepsek.
"Berdasarkan Permendiknas No. 28 Tahun 2010, masa Tugas ataupun Masa Jabatan Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun. Masa tugas kepala sekolah/madrasah dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja. Data yang saya dapat, lebih dari 70 persen kepsek yang ada di Soppeng kini sudah memegang jabatannya di atas 4 tahun," kata Nurmal Idrus, tenaga ahli Pemkab Soppeng, Jumat.
Menurut Nurmal dari jumlah itu 50 persen di antara kepsek itu juga telah diperpanjang masa jabatannya selama satu kali atau telah menjabat 8 tahun.
"Artinya, yang 50 persen itu sama sekali tak bisa diperpanjang lagi," katanya. Nurmal menyarankan agar Pemkab Soppeng khususnya pihak Dikmudora segera mencari solusi untuk mengatasinya.
"Stok cakep yang tersedia hanya 15 orang sementara untuk tahun ini hanya 60 yang ikut tes itu pun belum tentu lolos. Saya menyarankan agar pelaksanaan uji cakep tahun depan Dikmudora harus mengirim lebih banyak lagi cakep ke pusat untuk diuji," tambahnya.
Nurmal juga menyarankan agar Pemkab Soppeng tak perlu lagi membebani APBD untuk pelaksanaan uji cakep itu.
"Salah satu faktor mengapa cakep sedikit yang ikut ujian karena kuota APBD yang terbatas. Saya sarankan mulai tahun depan tak perlu lagi ujian cakep membebani APBD. Tapi cakep yang mau ikut uji kompetensi dipersilahkan ikut ujian dengan biaya sendiri. Jadi, bisa lebih banyak lagi calon yang ikut," tukasnya.
Usman