SOPPENG, Bugiswarta.com -- Badai pasti berlalu. Ungkapan ini menginspirasi para kader PPP yang berkomplik. Sudah cukup waktu, tenaga, pikiran dan tentu saja juga uang, terkuras demi mengurus penyelesaian antara dua faksi di PPP Pusat, terutama bagi kader parpol tersebut yang terlibat konflik.
Konflik bermula ketika Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) berorasi mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden menjelang Pilpres 2014. Orasi SDA tersebut dilakukan ketika Partai Gerindra sedang menggelar Kampanye Pileg 2014 di GOR - BK Jakarta, lengkap dengan atribut PPP - nya.
Tindakan SDA tersebut, dinilai oleh sejumlah kader PPP di daerah sebagai tindakan konyol yang dapat berakibat melemahkan semangat juang kader memenangkan PPP pada Pileg 2014. Selain merendahkan harkat dan martabat PPP, SDA juga dinilai melabrak Keputusan Mukernas PPP yang tidak mencantumkan nama Prabowo Subianto sang pendiri Partai Gerindra itu di antara beberapa nama yang digadang - gadang oleh PPP untuk diusung menjadi Capres.
"Ini kan SDA sebagai Ketua Umum DPP PPP sama saja menyerahkan leher kepada musuh untuk disembeli", kata Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum DPP PPP ketika itu) yang tampak mendukung penuh kontra SDA tersebut, di salah satu hotel di Bogor, tempat Forum DPW PPP menggelar rapat, menentang tindakan SDA dan mendesak DPP PPP mengambil langkah berdasarkan peraturan partai.
Diketahui, bahwa forum tersebut diketuai Amir Uskara Ketua DPW PPP Sulsel. Rapat forum dipasilitasi Ketua DPW PPP Jawa Barat ketika itu Rahmat Yasin. Rapat forum DPW PPP itu berlansung pada saat 2 hari setelah pileg 2014 yang diliput berbagai media.
Pertikaian tak kunjung reda. Dua faksi antara SDA dan Emron masing - masing terpolarisasi dan mengaku paling benar serta saling menyalahkan. Konflik kedua faksi terus berlanjut. Puncaknya, kedua faksi maing - masing menggelar Muktamar. Muktamar itu, bernama, Muktamar VIII PPP tahun 2014.
Faksi Emron bermuktamar di Surabaya, 15 - 17 Oktober 2014 (hasil rapat PH DPP PPP yang quorum) lebih cepat dibanding faksi SDA bermuktamar, 30 Oktober - 2 November 2014. Muktamar PPP di Surabaya menghasilkan Susunan Pengurus DPP PPP diketuai Ronahurmyziy (Romi) didampingi Sekjend Aunur Rofiq sedangkan di Jakarta diketuai Djan Faridz (DF) didampingi Sekjen Ahmad Dimyati Natakusumah (ADM).
Sebelum faksi SDA menggelar muktamarnya, faksi Emron ditangan Romi, sudah mengantongi SK pengesahan dari pemerintah melalui Menkum HAM. Gugatan pun dilayangkan oleh SDA selakh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung. Gugatan itu diajukan SDA terhadap keabsahan SK Menkum HAM pada kubu faksi PPP Romi melalui PTUN.
Perkara PPP itu berlanjut hingga kasasi di MA. Lembaga peradilan itu memutuskan bahwa Menkumham harus mencabut SK yang telah mensahkan Susunan Pengurus DPP PPP hasil Muktamar di Surabaya. Perkara itu dimenangkan SDA sebagai Ketua Umum PPP. Kendati PPP Romi mengajukan PK namun keputusan MA tak terhalang mengeksekusi.
SK Menkum HAM mengenai keabsahan PPP Romi pun dicabut (7/1-2016) tapi PPP hasil Muktamar Jakarta juga tak kunjung terbit yang mempersyaratkan memenuhi 5 butir untuk kelengkapan berkasnya, salah satunya, daftar hadir aslj kepesertaan minimal setengah + 1 dari jumlah utusan DPW juga setengah + 1 dari jumlah utusan DPC yang berhak hadir sebagaimana diatur dalam peraturan parpol PPP sesusi perintah UU Parpol.
Rupanya Menkum HAM hingga berita ini dikurim ke redaksi, SK dari pemerintah sebagai syarat sahnya sebuah parpol di negeri ini, tak dapat dikantongi PPP DF.
Sementara Romahurmuziy sevagai Sdkjen hasil Muktamar PPP di Bandung mengklaim kalau kubunyalah yang sah karena pembatalannya sudah tercabut bersamaan dengan dicabutnya. SK pengesahan PPP hasil Muktamar di Surabaya.
Muktamar VIII PPP 2016 semakin kencang berhembus. Nama - nama yang digadang pimpin PPP Pusat seolah terlupakan akibat larut dinina bobokkan konflik yang tak berkesudahan. Namun PPP Soppeng menggadang Lukman Hakim Saefuddin - Amir Uskara (LHS - AU) untuk memimpin PPP Periode 2016 - 2021.
"DPC PPP Soppeng menilai keduanya adalah oasabgan serasi yang inovatif. Lukman dinilai sosok yang intlektual dan low profile sementara Amir Uskara dinilai sukses besarkan PPP Sulsel selama kurun waktu 2 perode di bawah kendalinya. Amir adalah sosok pemimpin muda yang agresif. Jika hasil Muktamar PPP bantinya memilih LHS sebagai Ketua Umum didampingi AU sebagai Sekjen maka PPP telah memilih jalan yabg terang benderang memenangkan Pileg 2019," Hal tersebut dikatakan Alimuddin Sekretaris DPC PPP Soppeng saat Pare Pos bertandang ke sekretariatnya di Jalan Salotungo No. 83 Watansoppeng,Jum'at, 22 Januari 2016
(rls/Usman)
,