Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengumumkan bahwa harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium adalah 6.950/liter.
Namun, karena pemerintah memungut Rp 200 per liter untuk dana energi, harga Premium menjadi 7.150 per liter, turun dari harga awal, 7.300 per liter.
Demikian hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula di Jakarta, Sabtu (26/12).
"Seolah-olah BBM itu turun padahal tidak. Kebijakan menurunkan harga BBM menjadi Rp7.150 per liter dari sebelumnya Rp7.300. itu untuk luar jawa, sementara harga premium misalnya di Jawa, Madura, dan Bali itukan sebesar Rp7.250 per liter dari sebelumnya Rp7.400 per liter," kata Beni.
Dia mempertanyakan, kenapa sekarang rakyat kecil dibebankan lagi dengan kebijakan pungut dana energi yang memungut Rp 200 per liter BBM jenis Premium dan Rp 300 untuk Solar, yang jelas kebijakan ini tidak pro rakyat, tidak pro wong cilik seperti didengung-dengungkan itu.
"Seharusnya ini tidak dibebankan pada rakyat kecil tapi pada para kontraktor yang melakukan usaha dan mereka yang menikmati keuntungan luar biasa dari harga post production bukan rakyat kecil," sesal Presidium Aliansi Tarik Mandat ini.
Belum lagi kebijakan punggut dana energi ini tidak ada dasar hukumnya yang mengatur, belum ada aturanya dana ini dimana disimpan. Siapa yang buat kebijakan dan jalankan, serta aspek tata kelolanya bagaimana. Jangan sampai dana yang cukup besar ini menjadi bulan-bulanan dikorupsi.
"Kami dari Aliansi Tarik Mandat (ATM) tidak akan pernah behenti menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan ini," tutup Beni.
----------
Usman