Bendahara PDIP Sulsel  Raih  Doktor Hukum di UMI Makassar -->
Cari Berita

Bendahara PDIP Sulsel  Raih  Doktor Hukum di UMI Makassar

Dr.H.Alimuddin, SH, MH, M.Kn (tengah) bersama dengan pegurus DPD PDIP Sulsel usai menjalani ujian promosi Selasa 15 Desember di kampus PPs-UMI Makassar

MAKASSAR, Bugiswarta.com -- Bendahara  DPD PDIP Sulsel, H.Alimuddin, SH, MH, M.Kn  berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs-UMI Makassar), Selasa 15 Desember 2015, setelah mampu mempertahankan disertasi dalam rapat senat terbuka ujian promosi dipimpin Direktur PPs-UMI Makassar, Prof.Dr.H.Basri Modding, SE, M.Si.
    
Pria kelahiran Jeneponto 9 Juli 1967 ini, menulis disertasi berjudul, Hakikat Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembiayan Pendidikan dalam Perspektif Otonomi Daerah. Penulisan karya disertasi dibimbing Promotor, Prof.Dr.H.Syamsul Bachri, SH, MS dengan Kopromotor, Prof.Dr.Sufirman Rahman, SH, MH dan Prof.Dr.Muh Syarief Nuh, SH, MH.
     
Anggota tim penguji dalam ujian promosi di kampus PPs-UMI Jl. Urif Sumidharjo Makassar terdiri atas, Prof.Dr.Syamsul Bachri, Sh, MS; Prof.Dr.H.Sufirman Rahman, SH, MH; Dr.H.Muhammad Syarief uh, SH, MH; Prof.Dr.Said Sampara, SH, MH; Dr.Hamzah Badaruddin, SH, MH; Dr.HM. Kamal Hidjaz, SH, MH dan Dr.H.Badaruddin Badaru, SH, MH.
     
"Simpulan dalam disertasinya dikatakan, kewenangan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembiyaaan pedidikan wajib belajar 12 tahun dari sisi normatif yang tertuang dalam Perda No.4/2009 belum mengakomodasi biaya pendidikan secara keseluruhan, sehingga dalam implementasi belum optimal memperluas akses bagi masyarakat memperoleh pendidikan mutu penyelenggaraan pendidikan, "tandas magister ilmu hukum PPs-UMI Makassar ini.
      
Model hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan dilakukan dengan model sharing pembiayaan, dana hibah dan bantuan sosial, namun sinergitas belum terjadi secara signifikan karena masih ada kabupaten belum memiliki persepsi yang sama terhadap model sharing pendidikan gratis itu

Alimuddin alumni S2 Notaris, PPs-UNHAS ini yang pernah jadi Direktur AMIK Makassar 1998-2004. Anggota DPRD Sulsel 1999-2004, Anggota DPRD Sulsel 2014-2019.
Pembina STIKES dan STKIP Mega Rezky Makassar.

-------------------------
Yahya Mustafa