SOPPENG, Bugiswarta.com -- Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak-Supriansa (Akar-Super) menuding Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan mobilisasi terhadap 49 kepala desa (kades) di Soppeng.
Hal ini diungkapkan tim hukum Akar-Super, Jhon Hardiansyah. Menurut Jhon, keberangkatan 49 kades beserta bendahara desa dan aparatur lainnya ke kota Makassar menimbulkan kecurigaan adanya campur tangan Pemrov untuk mengarahkan para kades dalam mendukung kandidat Lutfi Halide-Andi Zulkarnain Soetomo (Akar-Super).
"Kami curiga 49 kades Soppeng yang diundang ke Makassar itu akan dicuci otaknya, dan diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat," kata Jhon, Senin (16/11/2015).
Indikasi tersebut lanjut Jhon sangat jelas, mengingat kandidat nomor urut 1, LHD merupakan besan langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apalagi kata dia, LHD juga merupakan mantan kadis pertanian provinsi.
"Kami berharap kepada pak SYL sebagai Gubernur Sulsel mampu menunjukkan netralitas dan memberikan contoh pelajaran politik yang positif di Pilkada," ujarnya.
Jhon menyarankan, agar aparatur birokrat pemerintah provinsi di bawah naungan SYL sebagai gubernurnya, tidak mengundang dan menggelar kegiatan sosialisasi dalam bentuk apapun kepada para kades serta PNS pada beberapa daerah yang menggelar Pilkada.
"Apalagi ada 11 daerah di Sulsel yang menggelar pilkada. Kok cuma Soppeng yang seluruh kadesnya diundang ke Makassar dalam kegiatan Pemrov. Kegiatan seperti itu sangat rentan dan sensitif digelar pada daerah yang menggelar pilkada," terangnya.
-----------------
(**********)
Hal ini diungkapkan tim hukum Akar-Super, Jhon Hardiansyah. Menurut Jhon, keberangkatan 49 kades beserta bendahara desa dan aparatur lainnya ke kota Makassar menimbulkan kecurigaan adanya campur tangan Pemrov untuk mengarahkan para kades dalam mendukung kandidat Lutfi Halide-Andi Zulkarnain Soetomo (Akar-Super).
"Kami curiga 49 kades Soppeng yang diundang ke Makassar itu akan dicuci otaknya, dan diarahkan untuk mendukung salah satu kandidat," kata Jhon, Senin (16/11/2015).
Indikasi tersebut lanjut Jhon sangat jelas, mengingat kandidat nomor urut 1, LHD merupakan besan langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apalagi kata dia, LHD juga merupakan mantan kadis pertanian provinsi.
"Kami berharap kepada pak SYL sebagai Gubernur Sulsel mampu menunjukkan netralitas dan memberikan contoh pelajaran politik yang positif di Pilkada," ujarnya.
Jhon menyarankan, agar aparatur birokrat pemerintah provinsi di bawah naungan SYL sebagai gubernurnya, tidak mengundang dan menggelar kegiatan sosialisasi dalam bentuk apapun kepada para kades serta PNS pada beberapa daerah yang menggelar Pilkada.
"Apalagi ada 11 daerah di Sulsel yang menggelar pilkada. Kok cuma Soppeng yang seluruh kadesnya diundang ke Makassar dalam kegiatan Pemrov. Kegiatan seperti itu sangat rentan dan sensitif digelar pada daerah yang menggelar pilkada," terangnya.
-----------------
(**********)