JAKARTA, Bugiswarta.com -- Mencermati perkembangan proses penyelesaian kasus Setya Novanto di MKD, sepertinya tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas, untuk itu publik yang selalu berharap kasus ini diselesaikan secara terbuka dan transparan hanya pepesan kosong. Maka siap-siap saja kecewa.
Direktur Kawasan Timur Indonesia (KTI) Watch, Razikin Juraid menyampaikan, sejak awal dirinya pesimis terhadap penyelesaikan kasus Setya Novanto, dia punya rekam jejak sebagai orang kuat dan sulit disentuh secara hukum dan sinisme Razikin berlanjut ketika Koalisi Merah Putih ( KMP) memberikan dukungan penuh kepada Setya Novanto.
"Akan tetapi menurut saya, disamping menunggu proses politik di MKD, Presiden dan Wapres harus ambil sikap untuk melaporkan Setya Novanto kepihak kepolisian dengan dalil pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.," Kata Razikin Manta Ketua DPP IMM
Baginya Jika Presiden dan Wapres tidak melaporkan Setya Novanto secara pidana, bisa saja memperkuat asumsi yang berkembang bahwa Presiden dan Wapres juga setuju dengan kelakuan Setya Novanto.
"atau dapat saja publik berkesimpulan bahwa Presiden dan Wapres merupakan bagian atau setidak-setidaknya mendukung permintaan Setya Novanto untuk mendapatkan saham di Freeport," ucap mahasiswa pasca sarjana Universtas Indonesia ini.
Sebetulnya, ditengah sinisme publik terhadap DPR, Presiden menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan punya sikap yang tegas terhadap siapapun yang ingin menjual kekayaan Negara ini, publik berharap kasus Setya Novanto tidak berakhir dengan tukar-tambah kepentingan yang dirugikan adalah rakyat.
Pada titik itu, kepentingan rakyat hilang dalam kamus politik mereka. Ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan Bangsa ini.
"Coba perhatikan dengan jujur, Jakarta terlalu mengeksploitasi kekayaan alam Papua dan rakyatnya sengaja dibiarkan miskin dan terbelakang. Kondisi jika dibiarkan, kita ke papua sudah harus pakai paspor," tegas mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UI ini.
----------------
Usman