SOPPENG, Bugiswarta.com -- Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dinilai sangat tinggi dimana dalam pelaksanaan pilkada ini mencapai 15 Miliyar, pada tahun anggaran pokok KPU diberi 13 Miliyar namun pada anggaran perubahan bertambah menjadi 15 Miliyar.
Hal inilah yang membuat salah satu Staf Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsu Niang, Andi Maman, Rabu (11/11/2015) meminta transparansi dalam menggunakan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Soppeng.
"KPU Soppeng harus transparan dalam penggunaan anggaran. Dana KPU sebelum penetapan paslon Rp 13 miliyar untuk tiga calon tetapi sekarng kita tau kalau calon bupati hanya dua paslon," Kata Andi Rahmat, Rabu (11/11/2015).
Andi Rahmat yang juga mantan ketua Panwas Soppeng menambahkan, KPU Soppeng harus menjelaskan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan KPU untuk pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), sosialisasi, anggaran penyelenggaraan debat, pencetakan kertas suara dan distribusi suara.
"Pemerintah terlalu banyak menghambur-hamburkan uang demi Pilkada Soppeng. Anggaran senilai Rp 13 miliar sudah cukup digunakan untuk dua paslon," terangya.
Dia menilai dana tambahan senilai Rp 2 miliyar untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada Soppeng harusnya dikurangi bukan ditambah karena yang maju hanya dua paslon, bukan tiga.
"Harusnya anggaran Pilkada Soppeng dikurangi bukan ditambah. Penambahan anggaran pilkada secara otomatis akan menghambat pembangunan di Soppeng, ini kan menggunakan APBD" ungkapnya.
Andi Maman sapaan akrabnya lalu membandingkan anggaran KPU Pangkep yang hanya menggunakan anggaran senilai Rp 12 miliar pada tahap awal.
Menurutnya, penduduk dan letak geografis Pangkep lebih besar ketimbang Soppeng. Belum lagi jumlah pasangan calon yang ikut.
"Pangkep empat paslon, jumlah penduduk lebih banyak, distribusi logistik lebih sulit karena memiliki pulau-pulau kecil berpenghuni tetapi mengapa Soppeng lebih banyak anggarannya,olehnya itu penting untuk diaudit" jelasnya.
-----------------------
(*******)