Pertemuan ini guna menampung aspirasi para pelaku usaha sehingga masalah-masalah di lapangan yang selama ini mempersulit dapat diuraikan bersama. Dengan demikian, distribusi dan penyediaan sapi dari NTT untuk kebutuhan nasional dan khususnya DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan cepat dengan harga yang murah.
"Pertemuan dengan 47 pengusaha sapi di NTT telah menghasilkan kesepakatan. Yaitu pertama, masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 2 hari. Jadi mulai saat ini kami akan mempermudah, demi kelancaran pasokan pemenuhan daging sapi nasional dan khususnya DKI Jakarta," kata Mentan Amran Sulaiman usai menggelar pertemuan tertutup dengan para pengusaha sapi yang berlansung di Hotel Aston, Kupang, NTT, Rabu (18/11/2015)
Kedua, lanjut mentan, biaya penerbitan surat izin di desa yang sebelumnya Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu per ekor menjadi Rp 10 ribu per ekor. Ketiga, Penerbitan surat izin dari kabupaten dan propinsi sebelumnya 1 hingga 2 minggu menjadi 1 hari selesai.
Kemudian Keempat, biaya angkut sapi sebelumnya Rp 1,8 juta per ekor tapi dengan nanti menggunakan kapal khusus ternak menjadi Rp 320 ribu per ekor. Harga ini sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama di kapal. Kelima, persentase kuota sapi dr NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 persen dari total sapi yang dimiliki NTT.
"Keenam, kami juga menyepakati penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima sebelumnya diperlukan dengan memerlukan waktu 3-4 hari, menjadi tidak diperlukan rekomendasi," tuturnya
Kesepakatan ini, berlaku untuk memasok sapi ke PT Darma Jaya yang merupakan perusahaan daerah miliki DKI Jakarta yang disubsidi pemerintah.
Gubernur NTT, Frans Leburaya berjanji akan menjamin kelancaran penyediaan sapi dari NTT ke DKI Jakarta dan daerah lainnya. Ini dengan mempermudah urusan perizinan dan administrasi lainnya dengan menjamin waktu pengurusanya selesai dalam waktu 1 hari.
"Kalau urusan izin dan administrasi lainnya di Propinsi NTT, sy jamin 1 hari selesai. Kami tidak akan mencari pendapatan asli daerah dari retribusi izin sapi. Masih banyak sumber lain," kata Frans.
Frans menjelaskan pemerintah Propinsi NTT sejak 2008 bertekad menjadi propinsi ternak. Pemerintah Propinsi NTT terus mendorong instalasi pembibitan ternak sapi karena kebutuhan bibit sapi di masyarakat sangat tinggi entuk menambah populasi sapi.
"Awal jadi gubernur populasi ternak hanya 500 ribu ekor skrg mencapai 900 ribu ekor lebih. Di Timor telah ada 4 instalasi pembibitan dan di Sumba ada 2 instalasi pembibitan,"bebernya
Untuk menjamin kelancaran ketersediaan stok sapi dan tidak adanya masalah di lapangan, Frans berjanji akan memdinta para bupati untuk menertibkan retribusi yang selama ini memberatkan pelaku usaha. "Ini agar harga jual sapi dari pelaku usaha yang dikeluarkan ke daerah lain menjadi murah dan sapi mudah dikumpulkan,"tutur Frans.
Sementara Direktur KTI Watch Razikin Juraid sangat mendukung langgkah Amran Sulaeman. Langkah ini adalah sebagai wujud memberdayakan peternak Lokal, dengan demikian kita tidak terlalu menggantung pada impor. "Saya pikir langkah Amran ini harus didukung oleh semua pihak," Terangnya
------------------
Usman