Pengurus Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Soppeng Khaerul
SOPPENG, Bugiswarta.com -- Panwas Kabupaten Soppeng diminta untuk melakukan pengawasan soal penyaluran bantuan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang.
Hal ini diungkapkan pengurus Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Soppeng (IMPS) Khaerul kepada bugiswarta.com Rabu 21/10/2015.
Khaerul menyebutkan bahwa penyaluran bantuan seperti bansos dan kegiatan lain rawan jadi alat interpensi pada pilkada Soppeng.
"Panwas harus melakukan pengawasan dengan ketat, bila perlu data bantuan , seperti bansos semua instansi di kantongi sebagai bentuk deteksi dini terhadap penyalurannya, " ungkapnya
Dia khawatir momentum pilkada menjadikan program pemerintah yang sejatinya mampu mendokrak kesejahteraan masyarakat, bisa tidak tepat sasaran penyalurannya.
"Salah satunya tujuannya, agar bantuan tersebut tidak menjadi claim politik yang akhirnya memberi kebohongan kepada masyarakat, Soppeng, dan bisa diberikan kepada yang berhak" bebernya
Khaerul yang juga sebagai pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni DDI Pattojo (IMADP) Soppeng berharap agar para calon bupati dari kedua pihak untuk bersaing secara sehat sehingga masyarakat tidak menjadi korban perebutan kekuasaan.
"Semua calon baik, hanya saja kami tetap meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tumbal kepentingan kekuasaan dalam pilkada kali ini," ujarnya
-------------------
Usman