BONE, Bugiswarta.com-- Mantan Ketua Umum HMI Cabang Bone Muh. Ajiz Al-Katiri Angkat bicara soal polemik pendidikan utamanya soal mutasi Guru di Kabupaten yang bergelar Bumi Arung Palakka.
Dia menyebutkan bahwa Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam memenuhi hak-hak dasar guru selaku PNS yang bertugas di sejumlah kecamatan Kabupaten Bone semakin kuat menginspirasi keinginan guru mengajukan pindah ke Kota atau di ibukota kecamatannya.
"Meskipun alasan pengajuan pindah umumnya bermotif kepentingan keluarga, seperti ikut suami atau ingin merawat orang tua yang telah sakit-sakitan, tetapi pada prinsipnya kepindahan itu adalah untuk memperoleh hak-hak dasarnya seperti jaminan karier, peningkatan kinerja dan kecakapan maupun kesejahteraannya" Kata Ajis yang juga Calon Kuat Ketua Umum PB HMI pusat dalam muktamar HMI mendatang.
Bagi dia Besarnya keinginan guru untuk pindah dapat dinilai sebagai dampak dari kurang terlaksananya kebijakan mutasi secara merata dan terkesan subyektif dan bersifat pesanan, sehingga sejumlah guru yang ditempatkan/bertugas menilainya sebagai "kontrak mati" atau sebagai hukuman.
"Atas dasar ini maka kebijakan mutasi perlu dievaluasi, karena "das sollen" (harapan) tidak sama dengan "das seinnya" (realita) olehnya pelaksanaan kebijakan mutasi yang selama ini sifatnya tidak terprogram, tidak terkontrol bahkan kadang di politisasi sesuai kepentingan personal, makanya perlu perbaikan dari sisi pelaksanaannya berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, responsif dan memiliki ketepatan dalam menjawab masalah," Terang Muh. Ajiz
dampak yang diharapkan adalah guru dapat melaksanakan fungsinya secara profesionalitas dimanapun bertugas, sehingga memiliki kompetensi sebagai salah satu prasyarat bagi peningkatan kariernya selaku tenaga pengajar dan pendidik yang bersertifikasi.
"Saya harap ini bisa menjadi Masukan kepada Bapak Bupati Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan BKDD Kabupaten Bone," Ujarnya.
--------------------------------
Usman