SOPPENG, Bugiswarta.com -- Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Kabupaten Soppeng meminta pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng agar transparan dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Soppeng mendatang.
"Kami mengamati ada beberapa hal yang perlu di benahi dalam proses pembentukan KPPS, misalnya hampir 70 % yang direkrut berasal dari PNS ataupun Guru, padahal ini rawan di intervensi, tegas Rusdianto Sudirman,SH, MH ketua bidang hukum FPPD soppeng. Apalagi temua kami di lapangan banyak Guru-guru yang di intervensi oleh UPTD kecamatan agar memilih salah satu calon. Ini tentunya harus diwaspadai oleh KPU jangan sampai menciptakan celah terjadinya kecurangan terstruktur di tingkat KPPS," Ungkapnya
Selain itu, Inisiator IMPS Kooperti UMI ini juga meminta segera dilakukan evaluasi terhadap Petugas PPK, KPPS, PPS utamanya mengecek nama-nama yang disinyalir ada hubungan keluarga.
Karena berdasarkan Peraturan KPU tidak boleh ada ikatan perkawinan antara sesama penyelenggara, mulai dr tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU ataupun dengan Panwas kabupaten, Pawascam, dan PPL.
" 'Kami Meminta Kepada KPU Soppeng Supaya independen dan transparan dlm perekrutan KPPS dan Meminta kepada Panwas Soppeng Supaya Mengawasih proses Perekrutan KPPS"' Ungkap Andi Akbar Ketua umum FPPD
Sementara Komisioner KPU Muh Hasby mengaku proses perekrutan di semua tingkatan penyelenggara pemilihan sudah berdasarkan (Standar Oprasional) SOP dan regulasi UU No.15 tahun 2011 dan PKPU No. 3 tahun 2015.
Hasby menambahkan, Sebagai gambaran pada perekrutan PPS dan PPK sebelum ditetapkan sebagai penyelenggara, nama calon diumumkan ke masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait traderecord calon.
"Termasuk untuk perekrutan KPPS nantinya tetap akan mengacu pada regulasi tersebut,"katanya.
------------------------------------
Usman