Soppeng,bugiswarta.com-Dalam
mengsukseskan tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember
mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng ternyata belum
mencairkan anggaran Pilkada 2015.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng, Mansur yang dikonfirmasi Jum'at (15/05), menuturkan bahwa dana pilkada belum cair pasalnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani Pemerintah Daerah Soppeng.
"Sampai saat ini NPHD yang menjadi persyaratan pencairan dana pilkada belum ditandatangni," kata Mansur.
Akibatnya, KPU terpaksa meminjam uang di berbagai tempat demi kelangsungan tahapan pilkada.
"Sampai saat ini, KPU Soppeng sudah meminjam di beberapa tempat untuk membiayai kegiatan tahapan pilkada. "papar Mansur
Lebih lanjut kata dia dengan belum cairnya anggaran tahapan pilkada KPU sudah memiliki hutang hingga puluha juta rupiah.
"Jika dihitung-hitung sudah mencapai puluhan juta," Ujarnya.
Ditambahkannya bahwa draf NPHD sudah ada di KPU sementara dipelajari.
"kami masih cermati apakah sudah sesuai mekanismenya. Jika tidak, kita akan mengoreksi dulu, sesuai dengan aturan yang ada," paparnya.
Hal Senada juga disampaikan komisioner KPU Abd Rasyid belum dicairkannya anggaran KPU senilai 13 M, dengan pembagian 10 M untuk tahap pertama dan 3 M dipersiapkan untuk tahap kedua diakibatkan karena belum ditandatanganinya NPHD
"belumpi cair karena belum ditanda tangani naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," Ujarnya Rasyid Singkat.
La Barakka
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng, Mansur yang dikonfirmasi Jum'at (15/05), menuturkan bahwa dana pilkada belum cair pasalnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani Pemerintah Daerah Soppeng.
"Sampai saat ini NPHD yang menjadi persyaratan pencairan dana pilkada belum ditandatangni," kata Mansur.
Akibatnya, KPU terpaksa meminjam uang di berbagai tempat demi kelangsungan tahapan pilkada.
"Sampai saat ini, KPU Soppeng sudah meminjam di beberapa tempat untuk membiayai kegiatan tahapan pilkada. "papar Mansur
Lebih lanjut kata dia dengan belum cairnya anggaran tahapan pilkada KPU sudah memiliki hutang hingga puluha juta rupiah.
"Jika dihitung-hitung sudah mencapai puluhan juta," Ujarnya.
Ditambahkannya bahwa draf NPHD sudah ada di KPU sementara dipelajari.
"kami masih cermati apakah sudah sesuai mekanismenya. Jika tidak, kita akan mengoreksi dulu, sesuai dengan aturan yang ada," paparnya.
Hal Senada juga disampaikan komisioner KPU Abd Rasyid belum dicairkannya anggaran KPU senilai 13 M, dengan pembagian 10 M untuk tahap pertama dan 3 M dipersiapkan untuk tahap kedua diakibatkan karena belum ditandatanganinya NPHD
"belumpi cair karena belum ditanda tangani naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," Ujarnya Rasyid Singkat.
La Barakka