Oleh SAPRIADI SALEH (Koordinator Komunitas Pemuda peduli pembangunan Turatea (KP3T)
Wakil Ketua DPD KNPI Kab. Jeneponto)
Jeneponto GAMMARA (Gerakan Bersama Menuju Masyarakat yang Ramah), begitu tegline yang dipopulerkan pemerintahan Iksan-Mulyadi, beberapa spanduk yang bertuliskan ayo dukung GAMMARA untuk menuju kota Adipura 2016, terpasang dibeberapa kantor pemerintahan dan sudut kota jeneponto.
Pelbagai formulasi coba dilakukan pemerintah dalam menyonsong program tersebut, Mulai penataan kawasan perkotaan, membangun taman kota, penanaman satu milyar pohon, dan agenda rutin yaitu jumat besih yang menjadi agenda wajib setiap SKPD.
Gammara dalam bahasa makassar bermakna Gagah, cantik, indah, bersih dan bernilai seni dan ramah. Mungkin gagasan dan ide awal gammara yang dijadikan sebagai tegline berngkat dari keinginan pemerintah jeneponto untuk mengubah daerah ini untuk menjadi daerah bersih, ramah, gagah atau cantik. namun pertanyaannya kemudian adalah jeneponto GAMMARA mungkinkah.?
Apalagi program tersebut diarahkan untuk mendapatkan piala adipura 2016, sebab sampai saat ini jeneponto belum pernah merasakan penghargaan tertinggi bidang kebersihan kota.
Program Jeneponto GAMMARA, sebetulnya patut untuk diapresiasi, sebuah kebijakan pemerintah kabupaten jeneponto dalam menata kembali Butta Turatea menjadi daerah bersih, hijau, dan ramah, dan menghilangkan imej yang selama ini melekat bahwa jeneponto adalah daerah keras, daerah kering dan gersang.
Daerah yang sulit dibedakan antara kawasan kota dengan daerah kecamatan. penulis pernah kedatangan teman-teman dari pelbagai daerah dalam sebuah kegiatan tingkat provinsi yang ditempatkan di jeneponto, beberapa kawan bertanya kota jeneponto berada di sekitar mana? Wah, spontan saya jawab inilah yang kalian lalui.
Mereka serasa menganggap kota jeneponto sama dengan kota kecamatan di daerahnya.
Bukan tidak mungkin jeneponto Gammara bisa terwujud. Namun Untuk mewujudkannya maka tentu semua pihak harus berkonstribusi mengawal programa ini, diperlukan persamaan persepsi mulai dari para pejabat sampai kepada masyarakat.
Langkah awal tentu haruslah dimulai dari para pejabat kita, bagaimana Makna Gammara betul-betul terpatri dalam diri mereka, program ini harus mulai dari mereka, bukan sebaliknya berkoar-koar namun tindakan dan perilakunya berkontradiktif dengan program tersebut.
Yang kedua adalah bagaimana pemerintah harus terus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam mendukung program ini.
Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program yang dicanangkan, Kalaupun sudah tahu karena membaca spanduk yang terpasang dibeberapa titik, belum tentu mereka paham tentang pentingnya program tersebut. kalau masyarakat tidak paham, bagaimana bisa mengharap partisipasi apalagi perubahan sikap dan perilaku., Nah sekarang, bagaimana memberitahukan masyarakat, bagaimana memberi pemahaman kepada masayarakat, bagaimana membuat masyarakat mengerti, pemerintah daerah harus punya strategi komunikasi yang baik agar masyarakat ikut berpartisipasi.
PR PEMERINTAH DAERAH
Jeneponto gersan dan kering itu hanya bagian kecil dari persoalan yang ada di butta turatea, namun cukup banyak bertumpuk berbagai persoalan lain yang tak kalah dan jauh lebih pentingnya untuk diseleaikan, walaupun harus ada skala prioritas.
Pelbagai persoalan itu antara lain ; jeneponto masih menjadi juru kunci tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di sulawesi-selatan, selain itu jeneponto satu-satunya menjadi daerah tertinggal disulawesi selatan, daerah bermasalah kesehatan, daerah darurat narkoba, dan segelumit persoalan yang lain.
Berbagai predikat ini telah bertahun-tahun disandang jeneponto, entah kapan predikat ini bisa hilang dan dapat sejajar dengan daerah lain? Disisi lain Jeneponto masih dianggap daerah tingkat perekonomian yang sulit berkembang, sehingga jeneponto menjadi daerah prioritas oleh kementrian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, untuk diberi stimulus bantuan dalam berbagai sektor.
Data dari bappeda jeneponto bahwa masih ada sekitar 49 ribu jiwa masyarakat kategori mioskin dari ±200 jiwa penduduk. Belum lagi anggaran APBD jeneponto 70 % terpakai hanya untuk membiayai belanja pegawai, sedangkan anggaran untuk pembangunan sangatlah minim. Disektor pelayanan publik, harus diperbaiki kedepanki & dievaluasi, masih banyaknya keluhan-keluhan dan pungutan liar pada sektor layanan publik dan pemberian layanan yang tidak sesuai standar operasional.
Semua masalah ini menjadi pekerjaan Rumah pemerintahan Iksan-Mulyadi dibutuhkan komitmen kuat untuk menyelesaikan pelbagai persoalan-persoalan yang ada, dibutuhkan perencanaan matang dan analisis mendalam bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, kita mengharapkan jeneponto sebagai daerah tertinggal, daerah bermasalah kesehatan, IPM yang rendah, daerah yang selalu defisit anggarannya, ini semua haruslah diselesaikan dan dicarikan formulasi-formulasi yang tepat untuk keluar dari berbagai persoalan tersebut.
Semoga program Gammara dapat terwujud dan dijadikan spirik untuk membangun butta turatea yang lebih baik, Sehingga orang lain dapat tertarik untuk berkunjung dan menaruh investasi di butta turatea ini, kami pemuda jeneponto siap selalu mengawal program pemerintah dalam membangunan jeneponto.
