Watampone,Bw-Demokrat menilai pemerintah daerah terlalu berambisi menghabiskan anggaran pada hal-hal yang tidak prioritas, hal ini dapat kita lihat dengan begitu banyaknya rencana rehab bangunan seperti rehab kantor Bupati, rehab rumah jabatan wakil bupati, rehab rumah bersejarah, rehab rumah rumah dinas, pembangunan lapangan merdeka, bahkan trotoar dan pembatas jalur dua pun tak luput dari rehab padahal kesemuanya itu masih dapat berfungsi, dengan dengan baik tanpa rehab, dan bahkan semua rehab tidak akan menambah lapangan kerja baru, sekaligus bertentangan dengan instruksi presiden yang menginginkan penghematan anggaran.
"apa sesunggunhnya yang mau dicapai dari hal tersebut," ungkap Andi Suaedi SH MH selaku Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD BONE, Selasa 9/12/2014
yang lebih menyedihkan lagi adalah beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah menghabikan anggran, dengan pengadaan mobil dinas yang jumlahnya sangat fantastis dengan taksiran anggaran kurang lebih 20 miliyar rupiah namun sasarannya hanya untuk mencapai kenyamanan para pejabat, padahal masih banyak desa-desa terpencil hampir 20 tahun tidak tersentuh pembangunan jika bukan PNPM dan dana percepatan pembangunan inprastruktur pedesaan (PPIP) yang dipaksakan oleh para wakil rakyat.
Lebih lanjut kata H.Andi Suaedi SH MH belanja pemenrintah cenderung berpihak pada aparatur pemerintahan
Catatan praksi Demokrat terhadap RAPBD 2015
1. Fraksi Demikrat meminta kepada Pemda Bone untuk mengklarifikai permasalahan Bantuan 100 jutaper Desa pada tahun anggaran 2014 apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD dengan Pemerintah daerah.
2. Fraksi partai demokrat mempertanyakan adanya penurunan rencana penerimaan dari sektor PBB P2 Rp3.671.698.741 jumlah ini sangat besar dan sangat mempengaruhi PAD, Jelaskan mengapa berkurang
3. Fraksi Partai Demokrat meminta tanggapan pemda berkaitan dengan banyaknya Desa yang belum melunasi target PBB, Apa sangksi bagi kepala Desa yang tidak menyelesaikan target PBB tersebut.
4. Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menjelaskan adanya penurunan penerimaan retrebusi dari sektor pelayanan kesehatan sebesar Rp2.276.600.000
5. Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan adanya rencana penurunan pendapatan lain-lain yang dikelolah oleh DPKAD sebesar Rp1.166.341.188
6. Fraksi Partai Demokrat menginginkan penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan belanja tidak langsung yang meningkat sangat signifikan sementara belanja langsung justru mengalami penurunan ? yang sesungguhnya belanja inilah yang diharapkan dapat drasakan mamfaatnya oleh masyarakat?
7. Fraksi Partai Demokratmeminta penjelasan tindak lanjut pemerintah berkaitan dengan piutang 43 miliar lebih yang ada dipasar Petta Ponggawae Palakka , Sampai dimana tindak lanjutnya?
8. PAD yang dikelolah oleh Pemda rata-rata mengalami penurunan baik sektor pajak maupun retrebusi ini menandakan bahwa kinerja pemerintah semakin buruk peningkatan PAD 2015 semata-mata karena adanya peningkatan danatransper dari pusat.
La Barakka