 |
| Saat kepala desa diterima anggota DPRD Kabupaten Bone |
"Kedatangan kami untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan perihal tidak cairnya anggaran dana desa 50% tahap ke dua, apalagi saat ini sudah dekat akhir tahun anggaran 2014," ujar Sri Rahayu Irwandi ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apedesi) Cabang Bone.
Lebih lanjut Sri Rahayu mengatakan akibat mandeknya pencairan dana tahap ke dua tersebut menimbulkan masalah proyek pembangunan di desa, padahal proyek di beberapa desa bahkan telah melebihi progress 50%, bahkan ada yang telah mencapai 100%.
"Karena mandek dan tidak ada kejelasan kapan pencairannya, kewajiban kepala desa sesuai surat edaran Bupati telah di jalankan semua, tapi kenapa dana untuk desa belum cair sementara dana untuk kelurahan sudah cair 100%, padahal nomenklaturnya sama," ujar Sri saat dikonfirmasi.
Hal senada juga diungkapkan Andi Ismail kepala desa Passippo kecamatan Palakka, bahkan kata dia upah tukang proyek di desanya belum terbayarkan. "Ini yang membuat pusing karena sisa dana belum jelas kapan cair, padahal progres sudah diatas 50%, ditambah lagi saat ini biaya-biaya meningkat," ujarnya.
Puluhan kepala desa yang merupakan perwakilan dari beberapa kecamatan yang ada di Bone ini lalu diterima sejumlah anggota dewan di ruang rapat kantor DPRD Bone.
Pada saat rapat itu turut pula hadir pimpinan SKPD yang terkait dengan program tersebut, diantaranya Kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) kabupaten Bone, Andi Fajaruddin, Kabag Pemerintahan Desa, Andi Erwin Terwo dan Kabag Pemberdayaan Masyarakat, Andi Lantara, ke tiga pimpinan tersebut dihadirkan untuk menjelaskan kepada kepala desa terkait belum cairnya sisa dana tersebut.
Dalam penjelasan Andi Fajaruddin kadis DPKAD Kabupaten Bone menjelaskan dana anggaran untuk tahap kedua itu telah siap.
"Saya bertanggungjawab pencairan dana tahap kedua tersebut setelah menerima seluruh dokumen dan rekomendasi dari pemdes, saya garansi uangnya ada," ujarnya.
Hanya saja saat ini, kata Fajaruddin kedua hal yang diminta itu belum ada sehingga belum ada pencairan dana tahap ke dua tersebut. Selain itu Andi Fajaruddin meminta agar kepala desa melengkapi berkasnya selambat-lambatnya 19 Desember mendatang.
Hal senada juga diungkapkan Andi Erwin Terwo, kabag Pemdes pemkab Bone, menurutnya pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana tersebut karena ada beberapa kewajiban administrasi desa yang belum diselesaikan.
"Tugas dan tanggung jawab Pemdes salah satunya adalah pembinaan adminsitrasi desa, termasuk salah satunya pada program tersebut, laporan administrasi dan pertanggungjawaban tahap pertama program tersebut sebagian besar desa belum sampai di meja saya, saat ini hanya dari beberapa desa yang ada di kecamatan Cina yang telah melengkapi administrasinya," ujarnya.
Begitu juga dengan teknis pencairan dana tersebut, tertuang dalam peraturan Bupati Bone nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk teknis dana bantuan pembangunan desa dan kelurahan.
Untuk itu, kata Andi Erwin mengharapkan pihak kepala desa untuk segera melengkapi berkas laporan tersebut sehingga pihaknya segera membuat rekomendasi untuk pencairan dana tahap ke dua tersebut.
Penjelasan dari sejumlah pimpinan SKPD yang terkait sempat memicu perdebatan alot dengan kepala desa di ruang rapat tersebut sehingga akhirnya pimpinan rapat yang dipimpin oleh Andi Idris Rahman menutup rapat tersebut dan akan melanjutkan masalah tersebut ke rapat kerja komisi DPRD Bone.
Laporan : La Makkelori