 |
| Benteng Balngnipa |
Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan Gowa. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Pebruari 1639 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1066 Hijriah, karena rakyat Sinjai tetap
berpegang teguh pada perjanjian Topekkong.
Tahun 1824 Gubernur Jendral Hindia Belanda Van der Capellen datang dari Batavia membujuk I Cella Arung Bulo-bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengijinkan Belanda mendirikan Loji atau Kantor dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. Belanda menyerang Sinjai di bawah pimpinan Jendral Van Green dan Kolonel Biischaff. Pasukan Sinjai di bawah pimpinan Andi Mandasini dan Baso Kalaka berhasil memukul mundur pasukan Belanda.
Tahun 1859 Belanda dengan pimpinan Jendral Van Swiaten kembali mengadakan serangan besar-besaran ke Sinjai, baik melalui laut maupun darat. Oleh karena kekuatan yang tidak seimbang maka akhirnya Sinjai direbut oleh Belanda. Tanggal 15 November 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, taklunya wilayah Tellu Limpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan GOSTER DISTRICTEN.
Tanggal 24 Pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembagian administratif untuk daerah timur termasuk Residensi Celebes, dimana Sinjai bersamasama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinjai terdiri dari beberapa Adats Gemenchap, yaitu cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng.
Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai kebutuhan bala tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. Dalam kancah perjuang kemerdekaan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, para rakyat Kabupaten Sinjai membentuk berbagai organisasi perlawanan seperti Sumber Darah Rakyat atau SUDARA, Kris Muda dan lain-lain. Pentai-pantai yang ada di Sinjai menjadi transit bagi para pejuang kemerdekaan yang akan ke Jawa dan sebaliknya.
Tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai Sinjai resmi menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959. dan tanggal 27 Pebruari 1960 Abdul Latif dilantik menjadi Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama.
Nur Hasanah
Editor La Barakka