Siaran Pers Kawasan Timur Indonesia Watch
Jakarta,Bw--Beredarnya Informasi mengenai adanya warga diperbatasan Nunukan yang pindah kewarganegaraan ke Negara malaysia merupakan masalah krusial yang dihadapi Indonesia diakibatkan sejak lama banyak warga diperbatasan lebih banyak mendapatkan perhatian dalam bentuk pelayanan dari Negara tetangga dari pada Negaranya sendiri sehingga merasa anak tiri. hal tersebut mendapat penilaian dari KTI Wacth melalui directurnya Razikin Juraid saat jumpa pers Bahwa Pindahnya kewarganegaraan adalah bentuk tanparan keras kepada Negara Indonesia,
Namun KTI Wacth ingatkan Malaysia untuk dapat menjaga hubungan baik dengan Indonesia, Malaysia jangan coba-coba memanfaat kesempatan ini untuk mengganggu Sovereignity Indonesia.
"Malaysia harus menghormati kedaulatan Indonesia menyelesaikan urusan warga Negaranya" tuntut Razikin.
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengingatkan kepada Pemerintah Jokowi-JK, TNI- Polri dan pemerintah Daerah khususnya daerah-daerah terluar yang perbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga untuk membangun sinergitas program pembangunan, penciptaan keamanan sehingga kedaulatan Bangsa bisa terjaga.
"Bagi saya disana ada kedaulatan Negara, dalam persoalan tersebut, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Bangsa, pertama, dimana Negara harus sesegara mungkin memberikan pelayanan dalam bentuk menghadirkan semua infrastruktur yang menjadi kebutuhan layaknya masyarakat sebagai warga Negara lain dibelantara Nusantara ini, yang kedua dalam agenda yang lebih strategis Negara harus memperkuat penjagaan di perbatasan"ungkapnya.
Lebih Lanjut "Jika masalah ini tidak segera dijawab saya yakin akan ada banyak penduduk diperbatasan yang pindah bahkan lebih ekstrim akan terjadi pemberontakan di daerah-daerah" paparnya.
Absennya Negara terhadap pembangunan dan pelayanan diperbatasan juga sangat berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan yang masih sangat sentralistik, otonomi Daerah belum bisa menjawab persoalan-persoalan didearah,
Mantan Ketua DPP IMM ini menambahkan bahwa "perlu memikirkan kembali Sistem Negara federal, secara geografis dan sosio-kultural Indonesia memang sesuai dengan konsep Nergara Federasi. Sejarahnya kan kita pernah melaksanakan sistem Negara Federasi." tambahnya
Laporan La Barakka