 |
| Rudianto Amunir |
Komite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI) berdiri sebagai wadah terhimpunnya organisasi pemuda baik di level nasional maupun di daerah, yang bertujuan untuk merealisasikan kegiatan pemuda kearah positif dalam mengisi cita-cita demokrasi di daerah.
KNPI diharapkan menjadi penyokong kinerja pemerintahan daerah ketika hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pada sisi lain KNPI sebagai wadah pemuda yang memang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. KNPI Bone juga dapat mengambil peran sebagai control social (kritik otokritik) terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan amanah kesejahteraan rakyat (mitra pengawasan) ungkap Rudianto Amunir Sebagai pemuda dan salah satu legislator partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Kabupaten Bone selasa 26/82014.
"Eksistensi KNPI di Kabupaten Bone, ketika saya mencermati, selama ini sangat jauh dari harapan dan cita-cita dari terbentuknya wadah besar pemuda di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone" ungkapnya
KNPI Bone seharusnya mampu tampil sebagai sthekholder demokrasi yang sehat dan dinamis. Olehnya KNPI dapat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mencapai hakikat didirikannya.
Akses seluas-luasnya yang saya maksud adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen pemuda untuk tampil mengisi kepemimpinan KNPI yang selama ini mengalami polarisasi kepemimpinan bahkan menjadi tameng pemerintah yang pada akhirnya membuat eksistensi KNPI mengkerdil dengan sendirinya.
"Seperti yang terjadi pada periode sebelumnya dimana kinerja KNPI tidak berjalan sesuai dengan harapan karena adanya kepemimpinan berasal dari kepentingan tertentu, yang lebih spesifiknya seakan-akan KNPI menjadi tameng kekuasaan,"terangnya
Ketika kita menelusuk lebih jauh persoalan kepemimpinan KNPI di kabupaten Bone yang selama ini tidak pernah terlepas dari arus kekuasaan, sudah seharusnya KNPI mulai berbenah dan menata diri demi menatap masa depan yang cerah karena pada prinsipnya semua kalangan berhak menjadi bagian dari wadah pemuda ini, akan tetapi disatu sisi KNPI tetap harus menjadi wadah independen agar dapat menjalankan peran-peran sosialnya sehingga pada akhirnya kita akan menjumpai organisani pemuda yang punya visi yang jelas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bone.
Berangkat dari persoalan diatas, Pemerintah Kabupaten Bone harusnya mulai menyadari bahwa amanah UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yakni mendistribusikan peran-peran pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk KNPI di dalamnya guna mencapai tujuan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
"KNPI seharusnya mulai menata diri agar dapat mengambil posisi dan peran strategis dalam mengisi cita-cita demokrasi di kabupaten Bone, KNPI Bone pada akhirnya perlu mengalami restorasi guna menciptakan tatanan baru yang sehat dan dinamis" tutupnya (*).