 |
| Berpose bersama di acara Darul Hikam Education Confrence 2020/Istimewa |
BUGISWARTA.com, BANDUNG -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia.
Hal itu terungkap saat Darul Hikam Education Conference 2020 membahas arah baru pendidikan Indonesia di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Kamis, 5 Maret 2020.
“Sesungguhnya pendidikan kita itu adalah tanggung jawab negara, negara bertanggung jawab atas seluruh proses pendidikan di wilayah Indonesia, tapi kenapa negara mengatakan dana pendidikan itu terbatas,” ungkapnya
Padahal menurut dua di tahun 2018 negara menggelontorkan 20% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran pendidikan nasional sebesar Rp. 444 Triliun rupiah, tahun 2019 sebanyak Rp 492 Triliun rupiah dan ditahun 2020 anggaran pendidikan kembali naik menjadi 508 Triliun namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan mutu pendidikan di Indonesia.
“Itu pun belum cukup, maka sebagian dari tanggung jawab itu diberikan ke Swasta. itulah yang dipikul lembaga pendidikan Darul Hikam, itulah yang dipikul oleh lembaga pendidikan dari Muhammadiyah, Persis NU, dan semua lembaga pendidikan lainya karena pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama,”terang politisi Gerindra ini
Semakin besar anggaran pendidikan ternyata semakin kompleks masalahnya namun pendidikan pun masih dikeluhkan di sana sini, bahkan pemerintah membuat kebijakan sertifikasi guru, ternyata hal itu belum menjadikan kualitas pendidikan semakin baik malah membuat guru semakin sibuk dengan proses administrasi agar dapat tambahan honor dari sertifikasi guru.
“Tadinya kita menyangka bahwa kekurangan biaya pendidikan menjadi problem dan sebab rendahnya mutu pendidikan kita, pemerintah pun mengeluarkan dana bos yang setiap waktu semakin besar, dan setiap waktu semakin tinggi dana bos yang digelontorkan pemerintah, tapi itupun belum menyelesaikan problem pendidikan, “ bebernya
Muzani kemudian mencontohkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang berlatar belakang pendidikan guru agama yang pernah menjadi profesi selama hidupnya ternyata menjadi menteri.
“Dari proses panjang kita berpendidikan itu akhirnya kita berkesimpulan bahwa faktor utama yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor ketuhanan, faktor Tuhan tidak boleh kita sepelekan dalam pendidikan di Indonesia, “tambahnya
Dalam kegiatan tersebut hadir kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sodik Mujahid yang juga pimpinan Darul Hikam.
Usman