Menurut data, kebutuhan blangko KTP-el yang sudah terekam sekitar 400 ribu lebih, belum ditambah dengan perekaman baru. Padahal, sebentar lagi di wilayah ini akan dilaksanakan Pilkada serentak.
"Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman. Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el," kata Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi di Makassar, Sulsel Senin (2/3/2020).
Menurutnya, persoalan distribusi blangko KTP-el ini juga menyangkut identitas warga negara berkaitan juga dengan wibawa pemerintah.
Ada korelasi juga dengan Pilkada serentak di 12 kota kabupaten kota se-Sulsel, karena Dirjen Dukcapil mengatakan, suket tidak berlaku lagi untuk pencoblosan, tapi berlaku bagi yang sudah terekam data, namun belum mendapat KTP-el.
Ada korelasi juga dengan Pilkada serentak di 12 kota kabupaten kota se-Sulsel, karena Dirjen Dukcapil mengatakan, suket tidak berlaku lagi untuk pencoblosan, tapi berlaku bagi yang sudah terekam data, namun belum mendapat KTP-el.
"Saya berharap ini harus segera diselesaikan. Tadi kita temukan ada persoalan pada blangkonya dan peralatan mesin printer untuk mencetak KTP-el. Kalau misalnya satu kabupaten kota terdapat ribuan suket yang ingin jadi KTP-el, berarti harus ada mesin cetak yang berkemampuan lebih. Kalau tidak, terjadi daftar antrian lagi dan itu terus dikeluhkan oleh masyarakat," ujarnya
Ia meminta pemerinta daerah dan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dirjen dukcapil, segera mendistribusikan blangko KTP-el. Kemudian dengan supporting sistem-nya juga harus bagus, sehingga nanti tidak ditemukan lagi persoalan-persoalan KTP-el yang masih mengemuka di lapangan.
Sumber DPR RI