“Mengutus Menteri dan mengandalakan argumen para politisi pendukungnya terbukti tidak cukup untuk menghadapi gelombang aksi mahasiswa dan terbukti tidak memberikan dampak apa-apa, sehingga ada kemungkinan kini telah terjadi krisis kepercayaan, untuk meredam itu alangkah baiknya jika Presiden turun tangan dan bisa memberikan jaminan jika tuntutan para demonstran dengan tidak sebatas menampung aspirasinya tapi bisa direaslisasikannya”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan, meskipun pusat demonstrasi kini berada di DPR tapi tidak melepaskan peran penting dari pemerintah, tuntutan pembatalan terhadap RUU dan UU KPK yang sudah di sah kan jangan dipandang sebelah mata, untuk itu diperlukan langkah kongkret dari Presiden sebelum situasi bertambah buruk. Pasalnya, di era saat ini tindakan refrensip dari aparat bukan lah solusi dan terbukti hanya menimbulkan korban diantara keduanya.
“Argumen bahwa aksi demo ditunggangi oleh kepentingan lain sudah seperti jurus pamungkas untuk membiaskan materi inti dari tuntutan setiap demonstran, saya kira demonstrasi mahasiswa yang sudah semakin meluas ini membuktikan ada hal yang lebih penting untuk diberikan solusi baik oleh pemerintah maupun DPR dibandingkan terus mengembangkan argumen ada penumpang gelap yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiwa”, tutup Jajat.