"Kasus e-KTP tercecer terulang beberapa kali. Kalau sekali alasan human error masuk akal, kalau terus terjadi berulang kali, ini kesengajaan. Ada agenda setting kelompok tertentu untuk Pemilu 2019," kata Ferry dalam keterangannya, Jumat (14/12/2018).
Seperti diketahui, e-KTP yang tercecer diantaranya ditemukan Banten, Bogor dan Jakarta. Bahkan, jual beli blanko e-KTP asli terjadi di Lampung dengan pelaku salah satu anak pejabat Disdukcapil Tulang Bawang.
Sementara itu, salah satu pemilik e-KTP yang tercecer di daerah Jakarta Timur, Dewi Andini Putri mengaku dirinya memegang e-KTP sejak 2016 dan tidak pernah hilang atau dibuang. Sedangkan e-KTP yang tercecer sama dengan yang dia pegang, baik foto maupun alamat namun cetakan tahun 2013.
Ferry mengatakan, fakta-fakta dan temuan di lapangan tersebut menunjukkan bagaimana bobroknya birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengurus data kependudukan. Kebobrokan birokrasi ini, lanjut Ferry, seolah disengaja guna membuka ruang bagi petahana untuk 'mengamankan' Pemilu 2019.
"Bobroknya birokrasi Kemendagri seperti disengaja untuk memenangkan petahana di pencoblosan 17 April nanti. Meskipun selalu dibantah dengan alsan kecolongan atau apa pun, namun tidak menutup kemungkinan ada agenda terselubung dalam rentetan kasus e-KTP untuk mengamankan Pemilu 2019 nanti," tegas Ferry.
Karenanya, Ferry mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pemilu 2019 agar berjalan bersih, jurur, adil dan jauh dari kecurangan.
"Jika kasus tercecernya e-KTP dan masalah DPT tidak diselesaikan segera, hampir dipastikan, Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan bersih, jujur dan adil," ucap Ferry.