Pertama, pemerintah beranggapan dengan dana bansos yang besar akan menekan angka kemiskinan, berdasarkan hasil kajian yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan jika pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga mencapai 9,82 persen, sehingga kenaikan dana bansos dianggap tepat untuk mengatasi kemiskinan, namun permasalahan paling mendasar dari kemiskinan adalah faktor ekonomi, pada kenyataanya pemerintah selalu gagal mewujudkan target ekonomi sebagaimana janji kampanye di tahun 2014 yang lalu.
Kedua, kenaikan jumlah dana bansos hingga mencapai 31,9 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 287 triliun, tahun 2019 adalah ajang tahun politik, sebagai calon petahana memanfaatkan dana bansos untuk pencitraan sebagaimana yang diungkapkan Mesnsos Idrus Marham tentang pahala yang dianalogikan dengan memilih kembali Jokowi, hal ini justru merupakan tindakan kepanikandari pemerintah, seharusnya dengan menunjukan hasil kinerjanya selama berkuasa sudah dapat dijadikan argumen untuk menarik simpati masyarakat.
Jajat menambahkan, meskipun pemerintah terus meningkakan dana bansos hingga berkali-kali lipat tidak akan bernilai lebih dimata masyarakat. Pasalnya, kinerja dari pemerintahlah yang menjadi patokan, terutama soal kondisi harga-harga bahan pokok, pencabutan subsidi dll. Jika mengandalkan dana subsidi untuk menarik simpati masyarakat adalah keliru, karena rakyat juga sudah pandai dalam menilai termasuk asal-usul dana banson tersebut.
“Ditahun politik 2019 kenaikan dana bansos perlu dicermati oleh penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu, karena tanpa ada pengawasan ketat permasalahan yang ditimbulkan adalah bukan hanya tepat sasaran atau tidak namun dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan kampanye juga harus di waspadai”, tutup Jajat.
Jajat mengingatkan kepada masyarakat bahwa paket Sembako Jokowi yang dibagi-bagikan saat melakukan kunjungan adalah bansos dari APBN,"olehnya itu pemerintah baiknya jujurlah kepada rakyat," tutupnya
Usman