Tunjuk Polri Plt Gubernur, JIN : Tjahyo Membuat Alasan Mengada-ngada

Bugiswarta.com, Jakarta – Ketua Presidium Jaringan Islam Nusantara (JIN) Razikin Juraid juga ikut mnyoroti Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menunjuk dua Jenderal Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Bagi magister politik Universitas Indonesia ini keputusan menteri Thahyo tidak dapat diterima oleh akal sehat ditengah upaya penguatan konsolidasi demokrasi. Keinginan itu juga membawa bangsa ini mengalami kemunduran secara politik.
“Penunjukkan pati Polri tersebut perlu dilihat secara lebih jauh serta kepentingan politik dibalik penunjukkan itu. Saya melihat disatu sisi Tjahyo Kumolo sedang berupaya keras untuk dapat memenangkan calon gubernur usungan PDIP di Jawa Barat dan Sumatera Utara, dan pada sisi yang lain Tjahyo Kumolo dilanda kecemasan akan mengalami kekalahan bagi pasangan TB Hasanudin-Anton Charliyan di Jawa Barat dan Djarot Syaiful Sumatera Utara. Dalam keadaan cemas seperti itu, Tjahyo Kumolo akhirnya bertindak sembrono,” pandangan Razikin terhadap keputusan menteri dalam negeri.
Lanjut mantak ketua DPP Imm ini bahwa Jika Presiden mengesahkan usulan Mendagri ini akan dapat berakibat fatal dikarenakan. Pertama, penunjukkan Pati Polri sebagai Plt Gubernur tidak memiliki dasar aturan. UU Polri Nomor 2/2002 di dalam Pasal 28 Ayat 1 jelas menyebutkan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. selanjutnya Pasal 28 Ayat 3 UU Polri Nomor 2/2002 disebutkan bahwa Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas Polri serta dapat bertanggung jawab menjaga keamanan,” bebernya.
Penujukkan Pati Polri sebagai Plt Gubernur dapat membuat ketersinggungan bagi institusi TNI, dengan berakhirnya Dwi fungsi ABRI, kita sudah berkomitmen TNI-Polri kita jauhkan dari Politik, jika sekarang Polri ditarik masuk atau di goda lagi untuk masuk ke gelanggang Politik praktis, “saya berkeyakinan dapat membuat TNI tersinggung yang berakibat fatal bagi kehidupan berbangsa,”terang Razikin.
Ketiga, alasan kerawanan, argumentasi itu merupakan penghinaan terhadap bangsa ini, seolah-olah Pilkada yang akan kita laksanakan nanti merupakan ajang pertumpahan darah, seolah masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak beradab. Padahal kita telah melaksanakan ratusan Pemilu secara damai, Pilkada 2017 tidak ada konflik, aman-aman saja, apalagi pertumpahan darah. Sekali lagi Tjahyo membuat alasan mengada-ngada.
“Ketiga, alasan terbatasnya pejabat eleson I di Kemendagri sangat tidak beralasan, karena masih ada Sekretaris Daerah di Jabar dan Sumut, sementara alasan ASN yang tidak dapat bersikap netral, lagi-lagi sangat tidak punya dasar,”Lanjut Kader IMM Sul-Sel ini.

“Dalam konteks itu, saya melihat bahwa Tjahyo Kumolo sedang mendesain struktur yang sistematis untuk memenangkan calon yang usungan PDIP, dan dengan skenario itu dapat membuka peluang terjadinya kejatuhan pemilukada dan bisa saja menciptakan konflik horizontal,”Tutup Alumnus UIN Alauddin Makassar ini.
(****)
Share on Google Plus

About Bugis Warta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.