SINJAI, Bugiswarta.com -- Pemerintah Propinsi Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan, bertempat di Aula Pertemuan Kantor DKP Sinjai, Jumat (11/11/2016)Kegiatan yang dibuka oleh Kepala DKP Sultan H.Tare dalam sambutannya, menuturkan kegiatan ini sangat penting diketahui dan dipahami oleh masyarakat demi menghindari adanya tindakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang kerap terjadi di laut khususnya illegal fishing atau menggunakan alat tangkap ikan yang terlarang.
Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan DKP Propinsi Sulsel, Miftahuddin yang bertindak selaku narasumber mengatakan Kabupaten Sinjai merupakan salah satu dari empat kabupaten di Sulsel penghasil ikan terbesar, sehingga perlu adanya sosialisasi terkait aturan- aturan yang baru tentang bagaimana cara penangkapan ikan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
Meski tidak semarak di daerah lainnya, di Kabupaten Sinjai menurut Miftahuddin masih terdapat nelayan yang sering melakuan penangkapan ikan secara ilegal, baik menggunakan bom ikan, bius, trawl dan lain sebagainya sehingga dapat menimbulkan kerusakan biota laut.
Selama ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan mengimbau para nelayan agar tidak melakukan illegal fishing sebab kondisi sumber daya alam di laut saat ini dalam kondisi terdegradasi dengan rusaknya terumbu karang sehingga mengancam kelestarian biota laut.
"Kami melakukan sosialisasi dibeberapa sentra nelayan agar mereka jangan melakukan seperti itu (illegal fishing), karena merusak lingkungan dan biota laut. Kalau biota laut habis, tidak ada untuk anak cucu kedepan," katanya.Diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan masyarakat sadar akan kegiatan kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam pesisir dan laut.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Polair Polres Sinjai AKP Alwi Tomson dan diikuti puluhan peserta dari kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) yang di kabupaten Sinjai.
Laporan AaNd
Editor Izhar