SINJAI, Bugiswarta.com -- Praktisi Hukum sekaligus pemrakarsa dialog BPJS yang melibatkan eksekutif, Legislatif dan BPJS Sinjai bersama LSM, Mahasiswa dan tokoh masyarakat Sinjai yang diadakan di gedung pertemuan tadi malam 18/5/2016 akhirnya merampungkan kesimpulannya.
Ahmad Marsuki SH.MH yang merupakan salah seorang pengacara ini membeberkan jika dialog yang dilakukan bersama dengan instansi terkait merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan dan polemik di kalangan Aktivis dan pemerhati masyarakat persoalan BPJS yang dianggap memberatkan ini.
"Memang dialog kali ini kita laksanakan untuk mencari solusi terbaik agar setiap aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui Forum resmi dan tentunnya kami bersama teman-teman mengagas hal ini " ujarnya.
Dia berkesimpulan jika pemerintah Sinjai masih terkesan lambat dan tidak komitmen dengan janji Pemkab dalam persoalan kesehatan gratis,
"Penghentian JAMKESDA dengan alasan UU BPJS serta Permendagri dan hasil konsultasi ke BPK tak berdasar hukum,Penegakan Hukum yang dijadikan alibi oleh pemerintah daerah tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepastian hukum semata, tetapi azas keadilan dan kemanfaatan juga harus menjadi pertimbangan sebab hukum lahir dan tumbuh tengah kehidupan masyarakat sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan rakyat,apalagi pihak BPJS memaparkan bahwa kewajiban kepesertaan BPJS berlaku efektif nanti pada tahun 2019 (tak ada kewajiban kepesertaan hingga 2019)," sindir Ahmad.
Dia juga menambahkan terjadinya Laju angka kemiskinan di sinjai yang kian melonjak sebab dengan mudahnya Kepala desa meberikan surat keterangan tidak mampu tanpa verifikasi faktual karna Disosnaker sinjai tak berwenang menetukan kategori masyarakat miskin yang saat ini di subsidi oleh APBD dan APBN).
"Jadi intinya peserta Dialog tadi malam bersama menginginkan kembali berlakunya Jamkesda sebagai wujud Visi dan Misi Bupati-wakil bupati sinjai seperti yang di utarakan dalam jualan Kampanyenya sebelumnya " kuncinya.
Izhar/Usman