Bugiswarta.com, Jakarta -- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, selama era Jokowi berkuasa, salah satu kegagalan pemerintahannya adalah memberikan rasa keadilan di masyarakat dengan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Pasalnya, publik telah melihat saat ini hukum telah dijadikan tameng untuk membungkam lawan politik, sementara hukum seolah tidak berlaku jika kesalahan dengan kadar yang sama dilakukan oleh pendukungnya.
“Dalam debat pertama yang lalu Jokowi mengungkapkan jika dirinya tidak ada tampang otoriter, tapi yang terjadi hari ini adalah bukti bagiamana seorang otoriter jika berkuasa, tindakan menyeret aparat penegak hukum ke ranah politik praktis adalah tindakan seorang otoriter dan ini menandakan kita belum secara dewasa untuk berdemokrasi karena kritik dianggap sebagai pembangkangan”, tegas Jajat.
Jajat menilai, hukum yang seharusnya dijadikan panglima dan memberikan rasa adil di masyarakat, namun jika penegakan hukum ini dilakukan secara tebang pilih rasanya sulit untuk menerima argumen jika hukum kita tidak terkontaminasi oleh politik praktis, cara-cara seperti ini merupakan kemunduran bagi sebuah negara penganut asas demokrasi.
“Sebuah kekeliruan jika pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diklaim sebagai bentuk perwujudan rasa keadilan, tapi disisi lain malah mengsampingkan pelaksanan penegakan hukum, kepanikan yang ditunjukan kubu petahana sudah terlihat jelas dari penegakan hukum itu sendiri, meskipun kubu oposisi telah dirugikan karena para tokohnya dikriminalisasi tapi ini sebuah keuntungan karena publik dapat menilai jika penegakan hukum secara berkeadilan itu lebih penting dari sekedar pamer infrastruktur semata”, tutup Jajat.
