BPI : Jokowi Tak Mampu Mempersatukan Bangsa Indonesia?

Presiden Republik Indonesi, Ir Joko Widodo
BUGISWARTA.com, JAKARTA---Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, pemerintah Jokowi saat ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, selama empat tahun kepemimpinan Jokowi seakan publik merasa rezim saat ini gagal mengelola persatuan khususnya pada peristiwa dugaan pembakaran bendera tauhid oleh oknum ormas. Jakarta, 26 Oktober 2018

“Pemerintah melalui penegak hukum dengan melepaskan terduga pembakar bendera tauhid yang membuat resah publik justru memicu berbagai aksi demonstrasi di berbagai daerah, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya hadir menyelesaikan ini terkhusus karena yang terganggu dengan adanya persitiwa tersebut adalah golongan mayoritas warga negara Republik Indonesia karena dengan mendiamkan masalah tersebut akan membuat masyarakat berspekulasi menanggapinya”, tutur Panji.

Panji menambahkan, dalam kurun waktu empat tahun  Jokowi memimpin sudah banyak  kasus penistaan agama yang muncul ke publik baik yang dihukum sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas. Tetapi yang paling menonjol dari kasus tersebut adalah kasus Ahok dan kasus pembakaran bendera tauhid. Seharusnya rezim belajar dari masa lalu agar tidak ada lagi kekecewaan publik berakibat demonstrasi besar-besaran di Monas Jakarta jika pemerintah mampu menyelesaikan masalah tersebut.

“Jika Jokowi fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dibilang gampang-gampang susah tetapi intinya soal keinginan Jokowi sebagai Presiden medinginkan suasana saat ini daripada Jokowi mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversi seperti sontoloyo yang membuat kegaduhan baru. Jokowi sebagai pemerintah dapat memfasilitasi pihak yang tersinggung untuk berdialog, kemudian disusul dengan penegakan hukum yang adil, serta menghentikan stigma politik adanya kelompok radikal vs non radikal ataupun kelompok Pancasila vs anti Pancasila dan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Jokowi dengan segudang alat kelengkapan negara yang Ia punya untuk mewujudkan kedamaian di Indonesia”, tendasnya

“Karena kasus-kasus seperti jelas sangat sensitif khususnya pada tahun politik seperti saat ini, kegaduhan dalam demokrasi justru akan mencoreng nama Jokowi sebagai Presiden RI, dan jika tidak ada penyelesaian yang komprehensif bukan tidak mungkin kasus tersebut bisa saja menyerupai aksi demonstrasi besar ketika 2017 yang lalu karena publik menilai peristiwa ini soal sentimen ketidakadilan”, tutup Panji.(Usman)
Share on Google Plus

About Bugis Warta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.