Impor Beras Dan Pertemuan IMF - Word Bank


Raziki Juraid, Mantan Ketua DPP IMM Jumat 21 September 2018
Pertengkaran antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Dirut Bulog Budi Waseso mengenai kebijakan impor beras hari-hari ini, memperlihatkan ada yang salah dalam kebijakan tersebut. Komoditas beras begitu vital bagi Indonesia, beras merupakan komoditas makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan sebagian Negara-negara di Asia, karena itu beras memiliki nilai strategsi bukan saja menjadi komoditas ekonomi. tetapi juga menjadi komoditas sosial dan politik.
Keberhasilan dalam mewujudkan swasembada beras menjadi salah satu parameter keberhasilan rezim yang sedang berkuasa, mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas dan mayoritas rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian disatu sisi dan pada sisi yang lain Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, yaitu sekitar dua juta ton per tahun.
Kenapa impor beras ini tidak dapat diakhiri?.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tidak bisa tidak harus dilihat dari kuatnya cengkraman neoliberalisme. Setidaknya ada tiga dalil utama yang melatari lahirnya kebijakan impor beras di negara berkembang dalam konteks doktrin Neolib. Pertama, penerapan program penyesuaian struktural (SAP) yang menjadi bagian dari persyaratan bantuan yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang yang mengalami krisis finansial, serta keikutsertaan negara berkembang dalam perjanjian regional dan Agreement on Agriculture (AoA) dari WTO. Fenomena tekanan penerapan SAP tersebut mulai berkembang pada tahun 1980-an yaitu saat terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Amerika Latin.
Kedua, tingginya dukungan pemerintah negara maju untuk produksi, proses dan ekspor beras ke negara-negara berkembang. Dalam kasus Indonesia, terlihat bahwa selama peningkatan jumlah impor beras besar-besaran saat pelaksaan LoI IMF, beras impor yang masuk ke Indonesia dikuasai oleh tiga negara saja, yaitu Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Buka juga Video Ini : 
Ketiga, pemangkasan dukungan di negara berkembang untuk input-input pertanian, mesin-mesin pertanian, penyediaan publik, dan jaminan harga sebagai bagian dari SAP, yang menyebabkan penurunan atau stagnansi kapasitas produksi beras dalam negeri. Banyak pihak yang tidak mendukung produksi beras dalam negeri, namun lebih cenderung untuk mengisi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan melakukan impor beras murah.
Kondisi tersebut terlihat jelas, dengan adanya kebijakan impor oleh Menteri Perdagangan, meskipun kebijakan tersebut ditentang keras oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Budi Waseso, karena saat ini produksi dan kedersediaan beras dalam negeri sangtlah cukup disamping harga beras relatif murah dan stabil.
Menyambut IMF-WB
Keputusan Menteri Enggartiasto Lukita mencerminkan sikap ketundukkan penuh pemerintah terhadap kepentingan pasar, keuntungan ekonomi menjadi pertimbangan utama yang mendasari kebijakan impor beras pemerintah sehingga pemerintah enggan melindungi kepentingan rakyatnya sendiri, dengan demikian sangat mudah dipahami bahwa kebijakan impor adalah bentuk dari lliberalisasi perdangangan, hal tersebut sesui dengan doktrin neolib yang menjadi malapetakan bagi banyak Negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu:
(a) Minimalisasi peran negara sementara otoritas berada di tangan pasar,
(b) Privatisasi aset-aset negara ke pasar,
(c) Kebijakan yang mendukung pasar untuk terintegrasi dengan pasar global,
(d) Deregulasi, dan
(e) Desentralisasi.
Dalam kontek itu, saya mencium ada keterkaitan yang sangat erat antara kebijakan impor beras dengan agenda pertemuan tahunan lembaga Neolib yakni IMF-WB di Bali pada bulan Oktober 2018 yang menurut sumber resmi menghabiskan APBN 900 Milyar Rupiah. Artinya, kebijakan impor merupakan bentuk penegasan bahwa Indonesia masih istiqomah menjalankan jampi-jampi neolib sekaligus wujud ketaatan sebagai pasien neolib. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan dirin menyambut kedatangan sang raja jahat, sang penghancur sendi-sendi ekonomi Indonesia.
Mawacita Istana, duka cita Petani.
Kebijakan impor beras sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi negara maupun sektor perberasan dalam negeri. Kebijakan impor justru lebih banyak memberi keuntungan pada negara eksportir beras termasuk petani beras luar negeri yang memiliki banyak kelebihan daya saing dibandingkan dengan petani dalam negeri, baik dari segi luas kepemilikan lahan, teknologi yang memadai, serta dukungan dari pemerintah.
Meskipun Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan swasembada pangan terutama beras dengan membangun sistem mekanisasi, menggairahkan para petani, namun jika tidak didukung oleh sektor perdangangan yang pro petani serta kebijakan yang kuat dari Istana, maka nawacita dari istana tetap jadi duka cita bagi petani.
(******)



Share on Google Plus

About Bugis Warta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.