Hal tersebut, disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, Minggu (22 April 2018) kemarin.
“kami menilai itu adalah sogokan kepada rakyat untuk menarik simpati jelang pemilihan presiden 2018,” Tegas jajat
Pihaknya juga meminta Badan pengawas pemilu (Bawaslu) bisa menindak tegas dan menghentikan program bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke daerah-daerah.
"Itu semua adalah upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019. Jika tata cara kampanye saja sudah dilanggar, bagaimana dengan proses pemilihan atau penghitungan suara pada Pemilu nanti? Bisa-bisa proses Pemilihan Umum rawan dengan kecurangan, jual beli suara, dan intrik-intrik," tegasnya.
Diketahui melalui halaman resmi Kementerian Keuangan https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/23246011/pengumuman terdapat lelang pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2018 sebesar 3 miliar rupiah.
Dalam situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tercantum, nama lelang yakni Pengadaan Tas Bantuan Sembako dengan tanggal pembuatan 20 April 2018 melalui satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
Sebelumnya Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019. "Kami harapkan sekarang tidak bagi-bagi sembako," ujar Bagja ketika ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Apalagi, kata Bagja, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia miskin dan butuh bantuan sembako dari Jokowi.
Menurut Bagja, Jokowi cukup menyampaikan program-program yang telah dilakukan pemerintah selama ini. "Tapi menyampaikan saja apa yang sudah diwujudkan, misal jalan tol, lalu pelabuhan dan lain-lain," kata dia.
Bagja mengakui, Bawaslu telah mendapatkan laporan masyarakat mengenai pembagian sembako yang dilakukan Jokowi. "Ini temuan masyarakat dan bukan temuan Panwas. Temuan Panwas, kami belum dapat," kata Rahmat Bagja.
"Prinsipnya kan adil dan setara," ucap dia. Sebelumnya, beredar di media sosial kupon sembako saat Jokowi kunjungan kerja ke Sukabumi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan kupon berstempelkan Polri Resor Sukabumi itu.
Menurut Moeldoko, aparat dilibatkan dalam pembagian sembako untuk menjaga ketertiban. Moeldoko mengatakan, pembagian sembako sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Biaya sembako masuk dalam anggaran bantuan presiden.