 |
| Dokumen BUGISWARTA.com |
“Tanggapan Luhut itu seolah membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi ini anti kritik, padahal untuk ukuran sistem demokrasi yang dianut Indonesia kritik merupakan vitamin sekaligus control publik terhadap pemerintah, ya seharusnya direspon wajar-wajar saja tidak perlu mencari-cari dosa pengkritiknya”, tutur Panji Jakarta, 21 Maret 2018.
Panji menambahkan, Luhut bukan hanya mencitrakan pemerintah Jokowi anti kritik bahkan membuat citra Jokowi terpuruk, seolah meggiring rezim ini ke era orba dimana kritik bukan menjadi control publik terhadap pemerintah, tetapi kritik dimaknai sebagai suatu langkah untuk melakukan subversif. Luhut bukan kali ini saja pasang badan terhadap Jokowi. seperti soal kasus reklamasi dan kemudian dugaan kasus ancaman kepada Amien Rais yang dianggap sebagai cara-cara orba dan publik sudah mengetahui di rezim Jokowi ini sisa dari eks orde baru selain Luhut ada juga Wiranto.
Publik mendukung kritik Amien Rais sebagai bapak reformasi mengingatkan sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi memang ada yang keliru, khususnya soal pembagian sertifikat tanah ke warga, sebagai bapak reformasi punya andil akan kebebasan berpendapat pada saat reformasi, seharusnya kritik Amien Rais ini ditanggapi dengan elegan, bukan oleh cara-cara yang mengingatkan publik pada kerasnya rezim orde baru.
“Terhadap persoalan ini publik inginkan Jokowi mengevaluasi Luhut karena bukan hanya soal tanggapanya semata akan tetapi soal tupoksi sebagai Menko Maritim yang tidak mempunyai kewenangan menanggapi kritikan Amien Rais karena yang berwenang sesuai tupoksinya adalah Menkopolhukam Wiranto”, tutup Panji.