“Masyarakat semakin heran dengan kebijakan pemerintah saat ini, menaikkan harga bbm non subsidi disaat bbm subsidi pun diberbagai daerah masih mengalami kelangkaan, jangan sampai hal tersebut seolah mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi bbm non subsidi agar mendapatkan dana segar bertujuan menutupi defisit anggaran”, kata Panji Jakarta, 26 Februari 2018.
Panji menambahkan, tercatat dari awal kepemimpinan Jokowi harga BBM terus melonjak naik dan relatif tidak pernah turun dan ketersediaan bbm pun langka, seharusnya Jokowi mengatasi masalah kelangkaan terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan baru dengan menaikan bbm. Ini artinya kebijakan yang dibuat Jokowi bukan merupakan solusi atas permasalahan rakyat. Masyarakat pun mengingatkan di tahun politik dengan membuat berbagai kebijakan yang membuat gaduh justru akan merugikan Jokowi sendiri, terkhusus Ia saat ini dicalonkan sebagai capres untuk yang kedua kalinya oleh partai pendukung.
“Kebijakan yang tak pro terhadap rakyat bukan hanya akan menjadi batu sandungan, akan tetapi menjadi boomerang menurunkan eletabilitas Jokowi yang saat ini tercatat hanya 35% sebagai incumbent. Dapat dikatakan sebagai calon pertahana sangat mengkhawatirkan, dan bukan tidak mungkin angka tersebut semakin turun drastis akibat kebijakan menaikkan harga bbm, karena jangan harap Jokowi dapat dukungan dari rakyat jika kebijakannya saja tidak berpihak pada rakyat”, tutup Panji.
Usman