Bugiswarta.com,
Jakarta -- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)
Jajat Nurjaman mengatakan, sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi polemik mega
proyek reklamasi yang menyatakan tidak memberikan izin reklamasi baik saat
menjadi Gubernur maupun sebagai Presiden menimbulkan spekulasi jika Presiden
ingin cuci tangan dari permasalahan tersebut. Pasalnya, sebagai kepala
pemerintahan seharusnya Presiden tidak memberikan statement ambigu seperti itu
mengingat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat
ini sedang giat-giatnya ingin memaksakan proyek tersebut tetap jalan.
“Ini
adalah kejadian kesekian kali Presiden tidak pernah satu satu suara dengan
menteri dikabinetnya dan terkesan tidak pernah ada satu komando, Hal ini pula
menunjukan lemahnya komunikasi antara Presiden dengan menterinya, tentu ini
sangat berbahaya karena akan terus menimbulkan polemik di masyarakat,”, tutur
Jajat Kamis, 2 November 2017
Jajat
menilai, terasa aneh disaat terjadi polemik Presiden Jokowi malah cuci tangan,
padahal dulu Presiden Jokowi dengan bangga memframing keberhasilannya saat
menyerahkan sertifikat pulau reklamasi kepada Djarot yang saat itu menjabat
sebagai Gubernur DKI, seyognya sebagai kepala pemerintahan Jokowi bertanggung
jawab atas sikap jajaran dibawahnya.
“Pro
kontra reklamasi dapat dilihat siapa yang berkepentingan besar di dalamnya,
sikap pemerintah yang ngotot melanjutkan reklamasi patut di duga ada
kepentingan besar di dalamnya, karena bukan tidak mungkin ada kepentingan besar
bukan semata untuk kepentingan rakyat”, tegas Jajat.