 |
| Sandi Lubis |
BUGISWARTA.com, Sidrap -- Situasi
keamanan dan kekejaman terhadap warga Rohingya yang terjadi di daerah Rakhine,
Myanmar telah mendapat perhatian dunia. Terkait meningkatnya ketegangan di
Rakhine tersebut IMM Sidrap melalui bidang sosial pemberdayaan masyarakat
Hartina Tamrin menilai Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya lebih untuk
membantu komunitas Rohingya di Myanmar. perlu dilakukan upaya untuk
menyelesaikan akar krisis yang saat ini terjadi pada warga Rohingya di Rakhine,
yaitu diskriminasi dari Pemerintah Myanmar.
"Pemerintah harus segera melakukan
sesuatu yang real terkait konflik di Myanmar kalau perlu Indonesia mengirim
kapal untuk mengangkut pengungsi ke wilayah Indonesia seperti yang dilakukan
bung Karno pada saat konflik Vietnam dulu," jelasnya.
Ketua IMM Sandi Lubis juga meminta
pemerintah menggalang sebuah upaya diplomasi dan mendesak Pemerintah Myanmar
mengakhiri persekusi tersebut.
“Indonesia harus menggalang dunia
melancarkan diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di
Myanmar. Sesuatu yang membuat pemerintah Myanmar menilai keuntungan melanjutkan
persekusi terhadap Rohingya jauh lebih kecil dari biaya yang ditanggung
pemerintahnya apabila terus melanjutkannya,” ungkapnya.
Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di
Myanmar telah berlangsung sejak lama terutama sejak 1970-an. Saat itu,
Pemerintah Myanmar melakukan berbagai operasi militer dan kebijakan
diskriminatif yang membatasi pertumbuhan warga Rohingya. Keadaan semakin buruk
pada 1982 saat junta militer memutuskan untuk tidak mengakui warga Rohingya
sebagai warga negara.
Berdasarkan keterangan Komisioner Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) sekira 58.600 warga Rohinya
telah melarikan ke Bangladesh sebagai buntut dari kekerasan yang mereka terima.
SANDI/MULIANA AMRI