Warga Dusun Bentengnge Sayangkan Pemdes Tongke-Tongke Tak Pro Rakyat


Ashar, warga Dusun Bentengnge


BUGISWARTA.com, Sinjai -- Upaya Pemerintah Desa Tongke-Tongke ingin mengangkat kembali perangkat desa (kepala dusun) yang hanya berpendidikan SMP adalah perbuatan yang mencerminkan kepala desa yang tidak taat hukum dan tidak pro terhadap rakyat. Senin, 5 Juni 2017.

Dengan berdasar kepada ketentuan peralihan Peraturan Bupati 31 tahun 2014 Pemerintah Desa Tongke-Tongke ingin mengangkat kembali perangkat desa yang notabenenya tidak berijazah SMA sederajat dan sudah diberhentikan.

“Bukan hanya Pemerintah Desa justru Pemerintah Kabupaten pun gagal memahami produk hukumnya sendiri. Ketentuan peralihan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 itu sebenarnya berlaku jikalau saja perangkat desa sebelumnya tidak diberhentikan terlebih dahulu dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian,” ungkap Ashar warga Dusun Bentengnge dalam releasenya.

Kemudian lanjut Ashar, “Bahkan pemerintah daerah pun terkesan menafsirkan peraturan tersebut sesuka hatinya. Jenjang pendidikan dan pengalaman pekerjaan adalah sesuatu hal yang berbeda tidak boleh dipersamakan, begitu pula dengan tingkatan atau jenjang pendidikan tidak boleh disamakan. Masa pendidikan Sekolah Dasar disederajatkan dengan seorang profesor,” ungkapnya. 

BURHAN/MULIANA AMRI
Share on Google Plus

About Bugis Warta

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.