BUGISWARTA.com, Sinjai -- Masyarakat Dusun Bentengnge, Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai. Menolak keinginan pemerintah desa mengangkat perangkat desa tanpa melalui proses penjaringan.
"Pengangkatan aparat desa tanpa melalui peroses dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat. Pasalya rujukan yang menjadi acuan pemerintah desa dalam mengangkat perangkatnya tidak dilaksanakan", ungkap Rahman salah satu warga Dusun Bentengnge.
Masyarakat Dusun Bentengnge tetap menolak dan mengingikan seleksi perangkat desa .
Dalam hal pengangkatan mestinya melalui tahapan penjaringan sebagai mana diatur dalam pasal 2 mengenai tata cara pengangkatan perangkat desa.
Rahman melanjutkan, kata dia, pengangkatan yang dilakukan pemerintah desa tanpa melalui tahapan penjaringan, sudah sangat jelas terkesan ada unsur intervensi terhadap aparat yang sudah diberhentikan.
Terkait persoalan ini pihaknya akan membawa persoalan ini ke Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan dan mengirim laporan langsung ke staf kepresidenan melalui LAPOR.
"Secepatnya akan kita lengkapi berkas-berkasnya sebelum membawa aduan masyarakat ke Ombudsman provinsi", tambah Rahman.
BURHAN/MULIANA AMRI
"Pengangkatan aparat desa tanpa melalui peroses dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat. Pasalya rujukan yang menjadi acuan pemerintah desa dalam mengangkat perangkatnya tidak dilaksanakan", ungkap Rahman salah satu warga Dusun Bentengnge.
Masyarakat Dusun Bentengnge tetap menolak dan mengingikan seleksi perangkat desa .
Dalam hal pengangkatan mestinya melalui tahapan penjaringan sebagai mana diatur dalam pasal 2 mengenai tata cara pengangkatan perangkat desa.
Rahman melanjutkan, kata dia, pengangkatan yang dilakukan pemerintah desa tanpa melalui tahapan penjaringan, sudah sangat jelas terkesan ada unsur intervensi terhadap aparat yang sudah diberhentikan.
Terkait persoalan ini pihaknya akan membawa persoalan ini ke Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan dan mengirim laporan langsung ke staf kepresidenan melalui LAPOR.
"Secepatnya akan kita lengkapi berkas-berkasnya sebelum membawa aduan masyarakat ke Ombudsman provinsi", tambah Rahman.
BURHAN/MULIANA AMRI