BUGISWARTA.com, Sinjai -- Legislator Dewan perwakilan rakyat daerah Sinjai menyoroti pengelolaan Pusat Pelelangan Ikan Lappa yang saat ini dibawah hak kelola Dinas Perikanan dan kelautan Sinjai saat rapat silaturahmi dengan mitra OPD di DPRD Sinjai.
Sekretaris Komisi II DPRD Sinjai Hj. Fitrawati Andi Fajar Yanwar mengatakan hal yang paling krusial saat ini adalah tidak adanya standar oprasional prosedur yang diterapkan sehingga tata kelola PPI lappa terkesan amburadul termasuk tidak profesionalnya petugas yang bertugas untuk mengelola pendapatan retribusi Daerah.
"PPI Lappa dapat menghasilkan PAD yang luar biasa jika dikelola dengan baik, pak Kadis Perikanan mesti memperhatikan itu. Seperti adanya 'preman' yang menyebapkan terjadinya kebocoran PAD disana, masalah pembangunan lapak, kebersihan serta penataan bangunan menjadi PR buat kita semua. Makanya kita di DPRD selalu mendorong untuk dipihak ketigakan,"Katanya.
Sementara itu Kadis Perikanan dan Kelautan Muh.Jamil mengakui jika memang sampai saat ini belum ada SOP ditempat itu yang mengatur.
"Kita baru mau buatkan SOP, ini memang tugas kami yang berat apalagi jika sudah menyentuh kepersoalan perut, misalnya jika kita mencoba memindahkan penjual dan pedagang yang ada di lokasi itu, makanya secara bertahap kita akan lakukan pendekatan,"Terang Jamil.
PPI lappa sendiri merupakan pusat pelelangan ikan yang besar yang ada di Sinjai, terdapat Ribuan kapal yang beroperasi menangkap ikan serta sebanyak 59 petugas pengawas dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditugaskan ditempat ini.
BURHAN/MULIANA AMRI