BUGISWARTA.com, Soppeng -- Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) kini harus berdasarkan juknis (petunjuk dan teknis) penganggaran tahun 2017. Banyak sekolah yang khawatir akan meningkatnya jumlah pelajar yang pendidikannya harus kandas di tengah jalan.
"Selama ini kami sebagai pihak sekolah mengganggarkan dana BOS untuk memberikan bantuan transport bagi siswa. (siswa yang kurang mampu)", papar Pak Landong selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Marioriawa.
Saat melontarkan aspirasinya di Gedung DPRD Soppeng, Rabu 17 Mei 2017 kemarin, Pak Landong menerangkan, kata dia, "SMP Negeri 2 Marioriawa membina siswa 177 orang, dan diantaranya terdapat 95 siswa yang diberikan bantuan transportasi untuk ke sekolah. Dengan upaya menekan angka putus sekolah dan tahun ini tidak bisa karena dalam juknis tidak ada dana BOS", jelasnya.
Salah satu anggota DPRD Soppeng, Ibrahim dari fraksi PDIP juga angkat bicara, "permasalahan ini semestinya perlu diperhatikan pihak pemerintah karena ini akan mencederai anak bangsa sampai putus sekolah, dan setidaknya pemerintah memberikan solusi lain agar anak bangsa tetap melanjutkan pendidikannya dengan anggaran yang sudah ditetapkannya", ungkapnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Soppeng, Umar menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS harus berdasarkan juknis yang sudah ditentukan. Bantuan siswa miskin sudah mencuat dan menjadi keluhan saat pertemuan di pusat, namun ditegaskan BOS bertujuan untuk menghapus pungutan di sekolah. Bukan lagi mengurusi masalah siswa miskin.
"Saat pengelolaan dana BOS harus berdasar juknis. Pemberian bantuan siswa miskin sudah diantisipasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng sudah menyiapkan anggaran beasiswa Rp 8 miliar dalam APBD. Ini bisa menjadi solusi sepanjang siswa bersangkutan memenuhi kriteria penerima beasiswa", Umar menerangkan.
MANSUR/MULIANA AMRI