Diklat Perpajakan Pemkab Soppeng itu diagendakan demi kelancaran pengelolaan asministrasi perpajakan lingkup pemerintahan Kabupaten Soppeng.
Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak saat membuka Diklat secara resmi yang ditandai dengan penyematan tanda peserta, menekankan arti pentingnya perpajakan sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme agar bisa memahami dan mengimplementasikan regulasi perpajakan serta juga mendukung kelancaran pengelolaan keuangan.
"Perpajakan memiliki peran penting bagi negara, kegiatan Diklat ini merupakan upaya dan wujud pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung perpajakan, jadi kepada peserta jika ada permasalahan atau ide tentang perpajakan, Diklat ini merupakan kesempatan untuk mengkonsultasikan hal tersebut", kata Andi Kaswadi.
Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala Kantor pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Watansoppeng, Abdul Rochim, bahwa perpajakan memiliki peran penting dalam pendanaan negara yaitu APBN dan APBD.
"Salah satu sumber APBD yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sumbernya dari pajak, kami terus melakukan sosialisasi perpajakan, olehnya itu kami apresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Soppeng khususnya kepada Bupati Soppeng dan BKPSDM yang telah melakukan kegiatan seperti ini" kata Abdul Rochim.
Diklat yang diikuti para pegawai khususnya bendahara SKPD lingkup Pemkab Soppeng tersebut akan mendapatkan beberapa tentang perpajakan mulai dari peran pajak untuk negara, tekhnis dan simulasi penghitungan pajak, serta beberapa materi lainnya.
"Diklat diikuti peserta 40 orang dari pegawai khususnya bendahara SKPD, dan akan berlangsung selama 3 hari, sedangkan pematerinya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dan Kantor pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Watansoppeng" tutur Kepala BKPSDM, Andi Mahmud.
"Tujuannya membekali dan memberikan pemahaman kepada peserta guna meningkatkan pengetehuan secara tekhnis dalam pengelolaan administrasi perpajakan diunit kerjanya masing-masing agar tercipta kelancaran pengelolaan administrasi perpajakan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan", tambahnya.
MANSUR/MULIANA AMRI