A.Muh.zaidil. DOK Bugiswarta
BONE, Bugiswarta.com - Salah satu pengurus Partai Golkar DPD II Kabupaten Bone, A.Muh.zaidil. SE, berpendapat mengenai adanya polemik yang hangat diperbincangkan soal pemasangan atribut partai golkar dibeberapa fasilitas pemerintah di Kabupaten Bone menjelang Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD I Golkar Sulsel.
Kepada bugiswarta.com, Kamis (20/10/2016) A.Muh.zaidil, mengungkapkan pendapatnya bahwa sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan untuk mengamati pemasangan atribut.
"Jika memang itu dilakukan oleh birokrasi itu memang pelanggaran, tapi Perlu ada konfirmasi pada instasnsi terkait apakah betul instansi tersebut yang memasang, karena pada dasarnya instansi pemerintahan itu harus netral dalam hal politik karena itu sudah tertuang pada UUD netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)," Kata A.Muh.zaidil.
Pemasangan atribut yang dilakukan oleh panitia pelaksana, Kata dia, jika hal itu memang dilakukan oleh panitia pelaksana merupakan suatu kesalahan, seharusnya panitia pelaksana memahami titik mana yang layak sesuai dengan aturan untuk pemasangan atribut partai.
"Pemasangan atribut pada instansi pemerintahan tidak dibenarkan secara aturan sehingga saya berpendapat seharusnya panitia yang memahami tataletak atau aturan pemasanagan atribut harus turun memantau pemasangan atribut yang ada di lapangan, karena ini bisa menimbulkan permasalahan dibawa pasalnya ada beberapa instansi yang dipasangi atribut dimana ini merupakan pelanggaran," Jelasnya.
Olehnya itu, dia berharap penanggung jawab dilapangan untuk kembali memonitoring pemasangan atribut yang tidak tepat.
Laporan: Jumardi
Editor: Usman
Laporan: Jumardi
Editor: Usman