 |
| Ilustrasi |
Penulis : Anwar Marjan
Bagi sebagaian orang demontrasi kerap menjadi momok yang menakutkan. Ketakutan atau minimalnya antipati terhadap aksi demonstrasi adalah kewajaran, sebab saat ini demonstrasi diidentikan dengan aksi kekerasan, anarkis, pengerusakan, dan aneka ragam tindakan yang mengabaikan nilai sopan santun dan etika.
Tanpa bermaksud mengenarlisasi, tetapi secara umum demonstrasi hari ini tidak jarang dibingkai dengan warna buram. Ada kepedihan, penderitaan, kepentingan sesaat, dan berbagai fragmatisme lainnya.
Lalu apakah demonstran harus dihakimi, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan malapetaka dan dosa sosial. Rasanya juga tidak adil kalau sepenuhnya kesalahan itu harus ditimpakan kepada aktifis demonstran. Toh dilain sisi ada pemegang kekuasan di sana yang berjalan dengan penuh kecongkakan, telinga mereka sudah tuli dengan jerit penderitaan, matanya rabun tingkat tinggi, karena sudah tidak dapat melihat ribuan masyarakat yang merintih kelaparan, mulutnya bungkam untuk memberikan harapan, indera tangan dan kakinya lumpuh karena sudah tidak bisa berkarya untuk meningkatkan citra dan harga diri bangsa yang sudah terkoyak parah.
Kiranya tulisan ini kelihatannya merupakan luapan emosional, saya mohon maaf. Tapi itulah yang terasa, ada kenyataan pahit dinegeri ini yang harus ditelan terpaksa. Sudahlah, karena memang pada dasarnya, saya tidak ingin menyalahkan siapapun.
Dalam tulisan yang sederhana ini, saya hanya ingin memunculkan alternatif demosntrasi yang pernah dipentaskan rakyat Bone dahulu kala. Saat itu proses peralihan dari Kerajaan Bone menjadi Kabupaten untuk selanjutnya bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Dikisahkan oleh pemerhati budaya dan sejarah Bone Mursalim, ia menjelaskan pada tahun 1951, Presiden RI pertama Ir Sukarno berkunjung di Kerjaan Bone, Sukarno saat itu diterima dirumah berukir atau yang dikenal sao subbi'e (Kantor Perpustakaan Umum Daerah Bone). Kedatangan Sang Proklamator itu, secara khusus dalam rangka mengajak Kerajaan Bone yang dipimpin Raja Bone terakhir Andi Mappanyukki, untuk bergabung dengan NKRI.
Mursalim, melanjutkan, ajakan Sukarno kepada Kerajaan Bone untuk bergabung dengan NKRI tidak langsung disanggupi oleh Raja Bone Andi Mappanyukki, karena sang raja harus menjunjung kehendak rakyatnya. Ajakan Sukarno itupun terlesebar luas pada rakyat kerajaan Bone saat itu, akhirnya sekitar 3000 orang sebagai refresentasi rakyat Bone, berkumpul dialun-alun kerjaan Bone, (sekarang, lapangan merdeka Watampone ).
Tujuan rakyat Bone berkumpul dialun-alun kerajaan untuk menggelar demonstrasi menyampaikan keinginan agar kerjaan Bone bergabung dalam NKRI. Menariknya penyampaian aspirasi ribuan rakyat Bone itu, dikemas dalam gerakan yang sangat santun dan sopan, baik formulasi gerakan maupun tutur kata.
Rakyat Bone saat menyampaikan aspirasi menggunakan pakaian-pakaian kebesaran mereka, pakaian yang sopan dan rapi. Dengan mengenakan sarung, dan baju adat, lalu mereka duduk bersila sembari menunduk memandang menembus lapisan bumi, itu sebagai pertanda betapa mereka menghormati pemimpinnya. Dalam kondisi damai yang mendalam dan penuh penghormatan kepada raja mereka, rakyat menyampaikan aspirasinya tentang keinginan rakyat bergabung dengan NKRI.
"Eh...puang'ku narapini kapang wettunna, to siame' Sukarno, persidenna Indonesia, (Ehh rajaku yang kami hormati, kemungkinan memang sudah saatnya kita bersatu bersama Sukarno, Presiden Indonesia" demikian inti penyampaian rakyat Bone kepada rajanya.
Demonstrasi rakyat Bone kala itu yang dikemas dengan kedamian yang mengharu biru, rupanya tidak kalah saktinya dengan demonstrasi berdarah yang lazim dilakukan saat ini. Walaupun begitu damainya, demonstrasi itu menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Bone.
Tiga tahun berselang setelah demo yang santun dan tidak pernah kita jumpai lagi dizaman edan ini. Negara Bone yang berdaulat sebagai kerjaan besar kala itu akhirnya resmi bergabung dengan NKRI. Selanjutnya bergabungnya Bone itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tanggal 4 Juli Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Nah... sekarag mari kita semua merenung sambil membandingkan model demonstrasi rakyat Bone dan demonstrasi berdarah yang sering ditonton bersama. Mohon akhir renungan itu dengan kesejatian hati, tanya nurani mana yang benar, baik, dan bermanfaat. Malu untuk mengikuti sesuatu hal yang salah adalah kebaikan yang abadi, berani mengikuti kebenaran adalah jiwa kesatria sejati.
Tanpa bermaksud mengenarlisasi, tetapi secara umum demonstrasi hari ini tidak jarang dibingkai dengan warna buram. Ada kepedihan, penderitaan, kepentingan sesaat, dan berbagai fragmatisme lainnya.
Lalu apakah demonstran harus dihakimi, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan malapetaka dan dosa sosial. Rasanya juga tidak adil kalau sepenuhnya kesalahan itu harus ditimpakan kepada aktifis demonstran. Toh dilain sisi ada pemegang kekuasan di sana yang berjalan dengan penuh kecongkakan, telinga mereka sudah tuli dengan jerit penderitaan, matanya rabun tingkat tinggi, karena sudah tidak dapat melihat ribuan masyarakat yang merintih kelaparan, mulutnya bungkam untuk memberikan harapan, indera tangan dan kakinya lumpuh karena sudah tidak bisa berkarya untuk meningkatkan citra dan harga diri bangsa yang sudah terkoyak parah.
Kiranya tulisan ini kelihatannya merupakan luapan emosional, saya mohon maaf. Tapi itulah yang terasa, ada kenyataan pahit dinegeri ini yang harus ditelan terpaksa. Sudahlah, karena memang pada dasarnya, saya tidak ingin menyalahkan siapapun.
Dalam tulisan yang sederhana ini, saya hanya ingin memunculkan alternatif demosntrasi yang pernah dipentaskan rakyat Bone dahulu kala. Saat itu proses peralihan dari Kerajaan Bone menjadi Kabupaten untuk selanjutnya bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Dikisahkan oleh pemerhati budaya dan sejarah Bone Mursalim, ia menjelaskan pada tahun 1951, Presiden RI pertama Ir Sukarno berkunjung di Kerjaan Bone, Sukarno saat itu diterima dirumah berukir atau yang dikenal sao subbi'e (Kantor Perpustakaan Umum Daerah Bone). Kedatangan Sang Proklamator itu, secara khusus dalam rangka mengajak Kerajaan Bone yang dipimpin Raja Bone terakhir Andi Mappanyukki, untuk bergabung dengan NKRI.
Mursalim, melanjutkan, ajakan Sukarno kepada Kerajaan Bone untuk bergabung dengan NKRI tidak langsung disanggupi oleh Raja Bone Andi Mappanyukki, karena sang raja harus menjunjung kehendak rakyatnya. Ajakan Sukarno itupun terlesebar luas pada rakyat kerajaan Bone saat itu, akhirnya sekitar 3000 orang sebagai refresentasi rakyat Bone, berkumpul dialun-alun kerjaan Bone, (sekarang, lapangan merdeka Watampone ).
Tujuan rakyat Bone berkumpul dialun-alun kerajaan untuk menggelar demonstrasi menyampaikan keinginan agar kerjaan Bone bergabung dalam NKRI. Menariknya penyampaian aspirasi ribuan rakyat Bone itu, dikemas dalam gerakan yang sangat santun dan sopan, baik formulasi gerakan maupun tutur kata.
Rakyat Bone saat menyampaikan aspirasi menggunakan pakaian-pakaian kebesaran mereka, pakaian yang sopan dan rapi. Dengan mengenakan sarung, dan baju adat, lalu mereka duduk bersila sembari menunduk memandang menembus lapisan bumi, itu sebagai pertanda betapa mereka menghormati pemimpinnya. Dalam kondisi damai yang mendalam dan penuh penghormatan kepada raja mereka, rakyat menyampaikan aspirasinya tentang keinginan rakyat bergabung dengan NKRI.
"Eh...puang'ku narapini kapang wettunna, to siame' Sukarno, persidenna Indonesia, (Ehh rajaku yang kami hormati, kemungkinan memang sudah saatnya kita bersatu bersama Sukarno, Presiden Indonesia" demikian inti penyampaian rakyat Bone kepada rajanya.
Demonstrasi rakyat Bone kala itu yang dikemas dengan kedamian yang mengharu biru, rupanya tidak kalah saktinya dengan demonstrasi berdarah yang lazim dilakukan saat ini. Walaupun begitu damainya, demonstrasi itu menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Bone.
Tiga tahun berselang setelah demo yang santun dan tidak pernah kita jumpai lagi dizaman edan ini. Negara Bone yang berdaulat sebagai kerjaan besar kala itu akhirnya resmi bergabung dengan NKRI. Selanjutnya bergabungnya Bone itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tanggal 4 Juli Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
Nah... sekarag mari kita semua merenung sambil membandingkan model demonstrasi rakyat Bone dan demonstrasi berdarah yang sering ditonton bersama. Mohon akhir renungan itu dengan kesejatian hati, tanya nurani mana yang benar, baik, dan bermanfaat. Malu untuk mengikuti sesuatu hal yang salah adalah kebaikan yang abadi, berani mengikuti kebenaran adalah jiwa kesatria sejati.